Nasional

Ingat Ya, Tak Hanya Pengaruhi Produksi Pertanian, Pupuk juga Berdampak Sosial

INDOPOSCO.ID – Pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang sangat strategis untuk sektor pertanian. Tidak saja mempengaruhi capaian produksi, tapi juga berdampak sosial sangat luas karena menjangkau sekitar 17 juta petani, pada 6.063 kecamatan, 489 kabupaten dan 34 provinsi.

Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) selalu berkomitmen menjaga stok dan keterjangkauan harga pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi untuk meningkatkan produktivitas lahan petani. Di sisi lain, untuk sektor perkebunan, petani sawit meminta intervensi pemerintah lantaran harga pupuk nonsubsidi naik signifikan 70 persen-120 persen.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan, kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57 – 26,18 juta ton atau senilai Rp 63-65 triliun dalam lima tahun terakhir. Tetapi, keterbatasan anggaran pemerintah hanya dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta- 9,55 juta ton dengan nilai anggaran Rp25-32 triliun.

Sekretaris Ditjen PSP Kementan Gunawan menjelaskan, untuk pupuk bersubsidi, tata kelolanya menjadi perhatian seluruh pihak terkait. Di era 4.0 dimana transparansi publik dan pertanggungjawaban sosial selalu menjadi sorotan. Ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi petugas yang menangani pupuk bersubsidi.

”Upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat terwujud salah satunya dukungan dari kegiatan pemupukan. Proses pemupukan yang tepat sasaran berkontribusi tinggi dalam pencapaian produksi pertanian seperti padi,” ujarnya dalam webinar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan ‘Perbaikan Tata Kelola Pupuk: Realitas dan Fakta’, Jumat (29/10/2021).

Webinar ini didukung Ditjen PSP Kementan dan DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Pembicara yang hadir antara lain Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan Muhammad Hatta dan Ketua Umum DPP Apkasindo Dr Gulat ME Manurung.

Menurut Hatta menjelaskan, ada lima potensi masalah yang menjadi persoalan pupuk bersubsidi antara lain perembesan antarwilayah, isu kelangkaan pupuk, mark up Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk di tingkat petani, alokasi menjadi tidak tepat sasaran, dan produktivitas tanaman menurun.

“Memang masalah tadi akan berdampak lebih lanjut bagi turunnya produktivitas tanaman. Disebabkan petani tidak menggunakan tepat waktu dan jumlahnya,” ujarnya.

Kebijakan tata kelola untuk pupuk bersubsidi meliputi lima tahapan. Pertama, perencanaan. Dalam menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, terutama penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) oleh kelompok tani didampingi penyuluh, termasuk menginput data, verifikasi, validasi melalui sistem e-RDKK. Kedua, pengadaan dan penyaluran pupuk oleh PT.PIHC dari Lini I-II-III-IV-Petani (yang terdaftar padai sistem eRDKK) sesuai Permendag No. 15/2013.

Ketiga, pelaksanaan supervisi secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten Propinsi dan Pusat, Pengawasan oleh Tim KP3 (Unsur Dinas dan aparat hukum). Keempat, kegiatan verifikasi dan validasi penyaluran dilakukan secara berjenjang oleh Tim Verval mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat melalui Dashboard Bank (Kartu Tani) dan sistem eVerval (KTP) berbasis android/T-Pubers.

Kelima adalah pembayaran meliputi PT PIHC mengajukan usulan pembayaran dilengkapi dokumen sesuai persyaratan. Namun sebelumnya dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan (sampling) oleh Tim Verval Kecamatan sampai Pusat. “Nah pengajuan pembayaran ke KPPN,” tandasnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button