Nasional

Pemerintah Klaim Selalu Upayakan Penyelesaian Pelanggaran HAM

INDOPOSCO.ID – Pemerintah menegaskan tidak pernah berhenti dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara bermartabat, seperti disampaikan dalam buku laporan Capaian Kinerja 2021 bertajuk “Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021” yang dirilis Rabu.

“Sesungguhnya, Pemerintah tak pernah berhenti mengupayakan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara bermartabat. Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang tanpa ada yang terabaikan,” sebut Pemerintah dalam laporan yang dikutip di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menyampaikan 5 tahun ke depan, Rencana Aksi Nasional HAM(Ranham) 2021-2025 dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2021 sudah bisa dieksekusi. Dalam rencana aksi tersebut pemajuan HAM terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat menjadi konsentrasi.

Dalam laporannya Pemerintah melibatkan lini masa kemajuan Rencana Aksi Nasional HAM(Ranham), antara lain sosialisasi dan ratifikasi instrumen HAM internasional(1998-2003); Pembentukan sekretariat, legislasi, dan pendidikan HAM(2004-2009); Penguatan sekretariat, legislasi, pendidikan HAM dan monitoring serta evaluasi(2011-2014); Penguatan sekretariat, legislasi, pelaksanaan norma UU HAM, monitoring dan evaluasi serta penyediaan layanan aduan masyarakat(2015-2019); hingga perwujudan komitmen Pemerintahan Presiden Jokowi untuk meneruskan dan memperkuat agenda P5HAM(2021-2025).

Lebih jauh Pemerintah juga menyampaikan komitmennya dalam penuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas yang terbengkalai. Pemerintah menerangkan penyandang disabilitas bukan warga negara kelas 2.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button