Nasional

Tekan Stunting, BKKBN Melakukan Ini Sesuai Perpres No 72/2021

INDOPOSCO.ID – Pemberian pendampingan pada ibu hamil menjadi salah satu inovasi yang akan diwujudkan pada pilar kelima dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2021 untuk mengatasi percepatan penurunan stunting.

“Yang kedua, pendampingan keluarga berisiko stunting. Jadi keluarga-keluarga yang hamil, mau menikah, atau memiliki baduta (bayi di bawah dua tahun, red) harus didampingi, ada pendamping,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam webinar “Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting” secara daring di Jakarta, Jumat (3/9/2021) malam.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018, disebutkan bahwa angka kejadian anemia pada ibu yang hamil cukup tinggi, yakni di atas 40 persen. Sehingga hal itu perlu menjadi fokus utama, karena dapat menjadi salah satu penyebab anak lahir stunting.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya melakukan suatu inovasi melalui pendampingan keluarga yang akan melibatkan tiga pihak, yakni bidan, kader dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“BKKBN menentukan akan ada tiga pendamping, yakni bidan, PKK dan kader. Unsur kebaruannya adalah ada pendamping keluarga dan PKK dimasukkan menjadi salah satu unsur yang baru di perpres ini,” jelasnya.

Hasto menerangkan, pendampingan ini harus dijalankan, bahkan sebelum ibu akan hamil, mengingat 80 persen pasangan suami istri yang baru menikah di Indonesia akan hamil di tahun pertama pernikahan dan melahirkan sekitar 1,6 juta bayi dengan lebih kurang 430.000 di antaranya lahir dalam kondisi stunting.

Pihaknya juga melakukan inovasi lain, seperti melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mengamati perkembangan ibu dan bayi dari waktu ke waktu.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button