Nasional

Percepat Reforma Agraria, Menteri ATR/Kepala BPN Kedepankan Kualitas dan Kerja Sama Lintas Sektor

INDOPOSCO.ID – Proyek Percepatan Reforma Agraria (PPRA) yang dirancang oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) c.q. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) terus menunjukkan peningkatan.

Hal ini terlihat dari capaian tiga komponen utama yang ada pada pelaksanaan one map project, di antaranya Pemetaan Partisipatif dan Reforma Agraria; Infrastruktur Data Geospasial untuk Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Alam; dan Manajemen Proyek, Pengembangan Kelembagaan dan Monitoring.

Dalam perkembangan pelaksanaannya, di tahun 2021, pelaksanaan komponen pemetaan partisipatif melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang melibatkan Partisipasi Masyarakat (PM) sudah hampir memenuhi target.

“Di fase 3 pelaksanaan PTSL PM, dari target 1,3 juta bidang, kita berhasil menghasilkan 1.082.278 bidang,” ungkap Dony Erwan, Direktur _Project Management Unit_ (PMU) PPRA, dalam laporannya pada kegiatan _Update_ Kemajuan Realisasi Dana PMU PPRA yang dilaksanakan secara daring dan luring pada Senin (23/08/2021).

Menanggapi laporan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menyoroti beberapa hal terutama terkait dengan kualitas produk yang dihasilkan.

“Terkait dengan kualitas, karena mayoritas proyek ini berjalan di kawasan hutan jadi jangan sampai ke depan muncul masalah-masalah baru, perlu dijaga dari segi kualitas. Jadi bukan target-target kuantitatif saja yang kita capai, tapi perlu juga kita jaga kualitasnya karena itu yang utama,” ujarnya melalui pertemuan daring.

Terkait dengan batas kawasan hutan, Sofyan A. Djalil menekankan penting sekali peran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perlu adanya kesepakatan bersama terkait batas kawasan hutan sehingga dapat meminimalisir risiko adanya kriminalisasi bagi pegawai Kementerian ATR/BPN.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button