Nasional

Bansos Terlambat Cair, Legislator Minta Perbankan Peka terhadap Nasib Warga Miskin

INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Paryono meminta semua pihak memperkuat kebijakan pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial.

Ia menyatakan, kelompok miskin dan rentan merupakan elemen masyarakat yang paling terdampak selama pandemi, sehingga layanan terhadap hak-hak mereka menjadi prioritas semua pihak.

Dalam pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan jajaran, perwakilan Bank BUMN, pendamping sosial dan pihak terkait di Sragen, Paryono menyesalkan masih adanya ribuan keluarga Penerima Manfaat Keluarga (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako yang belum menerima bantuan.

Ia melihat program bansos dari Presiden Joko Widodo yang dimandatkan kepada Mensos Tri Rismaharini sudah berjalan baik. Bansos berbasis tunai seperti PKH dan BPNT/Program Sembako sudah ada perintah bayar dari Kementerian Sosial (Kemensos), sebagaimana disampaikan Mensos dalam beberapa kesempatan.

Di Kabupaten Sragen pada penyaluran Tahap 2, yakni April, Mei, dan Juni terdapat 37.225 KPM, dimana ada 2.517 yang belum cair, karena buku tabungannya terblokir. Mendapatkan laporan ini, Mensos hadir dan mempertemukan perwakilan Bank BUMN dan pendamping.

Kehadiran Mensos didampingi dua anggota Komisi VIII DPR RI. Selain Paryono, yang merupakan Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI-P, Dapil Jateng IV (Sragen, Wonogiri, Karanganyar) hadir juga rekannya dari dapil (daerah pemilihan) yang sama dari Partai Golkar Endang Maria Astuti.

Dalam pernyataannya, Paryono meminta Bank BUMN peka terhadap nasib rakyat miskin. “Saya minta kerja sama dari Bank BUMN ya pak. Saya paham bank ada sisi bisnis. Tapi ini kan misi kemanusiaan. Jangan dicampuradukkan dengan misi bisnis, tidak akan ketemu,” katanya.

Paryono mengilustrasikan, bila bantuan Rp200 ribu tertahan di bank tidak dicairkan. Pahadal KPM di Sragen berjumlah ribuan. Maka akan didapat nilai uang yang fantastis, mungkin mencapai ratusan miliar rupiah dari bunga. “Nah ini dari Bank BUMN di wilayah. Maksimalkan kewenangan yang ada di daerah. Nanti kalau sudah dimaksimalkan di daerah bapak, nanti kami dan Bu Menteri akan menjembatani,” katanya.

Ia mengetuk hati semua pihak, termasuk perbankan, untuk memperlancar pelayanan dan hak-hak masyarakat miskin dengan kerja keras, upaya maksimal dan sungguh-sungguh. Paryono mencontohkan, koordinasi antara Komisi VIII dengan Mensos sering berlangsung hingga dini hari.

“Kami dengan Bu Menteri bisa komunikasi sampai jam satu dan jam dua saja dilaksanakan. Nah, saya minta bapak-bapak di sini yang berkompeten bergotong royong mendukung di semua lini. Bantuan ini kan sangat ditunggu masyarakat penerima bantuan,” katanya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button