Nasional

Tujuh Pegawai KPK Layangkan Surat Keberatan ke Pimpinan

INDOPOSCO.ID – Tujuh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) melayangkan surat keberatan kepada pimpinan lembaga antirasuah. Ketujuh pegawai tersebut antara lain Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi KPK Sujanarko, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Supradiono, pegawai KPK Samuel Fajar HTS, Novariza, Benydictus S., dan Tri Artining Putri.

“Surat sudah disampaikan ke pimpinan KPK tadi pagi,” ujar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan di Jakarta, Senin (17/5/2021).

Seperti diketahui pengumuman hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 5 Mei 2021 menyatakan dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti TWK hanya ada 1.274 orang pegawai yang memenuhi syarat sedangkan 75 orang pegawai Tidak Memenuhi syarat (TMS).

“Kami meminta agar pimpinan segera mencabut SK 652. Lebih dari itu, perhatian dan komitmen terhadap upaya pembarantasan korupsi semestinya menjadi prioritas kita bersama karenanya proses alih status pegawai KPK sebagai konsekuensi berlakunya UU No 19 tahun 2019 seharusnya hanya ditujukan untuk penguatan upaya pemberantasan korupsi dan bukan sebaliknya,” demikian tertulis dalam surat keberatan tersebut.

Pada 7 Mei 2021, pimpinan KPK menerbitkan SK No 652/2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Terdapat sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar keberatan para pegawai tersebut. Pertama, ketentuan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 hanya mengatur bahwa KPK bekerja sama dengan BKN melaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan dan tidak pernah mensyaratkan kriteria dan menuntut kewajiban hukum pegawai untuk lulus maupun tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan, demikian pula tidak mengatur konsekuensi apapun dari lulus maupun tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan.

“Singkatnya, ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan KPK No 1/2021 hanya mewajibkan pegawai KPK hadir dan mengikuti asesmen wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh KPK bekerja sama dengan BKN sehingga seluruh keputusan dan tindakan administratif yang diterbitkan di luar ketentuan Peraturan KPK Nomor 1/2021, termasuk penetapan SK 652/2021 jelas tidak berdasarkan hukum,” demikian surat tersebut dilansir Antara.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button