Nasional

DPR: Dialog Jadi Solusi Bila H-7 Belum Bayar THR

INDOPOSCO.ID – Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terkait mekanisme pembayaran tunjangan hari raya (THR) merupakan turunan dari undang-undang (UU) Cipta Kerja. Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo melalui gawai, Sabtu (8/5/2021).

Ia menuturkan, keterlambatan pembayaran THR, maka perusahaan akan dikenakan sanksi denda sebesar 15 persen dari nilai THR yang harus dibayarkan. Dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyerahkan SE tersebut kepada seluruh kepala daerah.

“Benar. Dalam SE diberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan dialog bipartit apabila perusahaan tidak bisa membayar THR,” katanya.

Menurut Rahmad, pandemi telah berpengaruh signifikan pada perekonomian industri. Yang menyebabkan banyak industri yang gulung tikar.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button