KPAI Nilai Pemerintah Masih Gagal Cari Solusi Pendidikan saat Pandemi
INDOPOSCO.ID – Setiap tahun pada tanggal 2 Mei bangsa Indonesia Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Dua tahun terakhir ini, peringatan Hardiknas dirayakan di masa pandemic covid-19.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengatakan, pandemi telah berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia, bahkan angka putus sekolah semakin meningkat.
“Yang berati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk meningkatkan lama sekolah menjadi terancam gagal tercapai,” kata Retno kepada Indoposco.id, Minggu (2/5/2021).
Retno mengungkapkan, Badan Pembangunan Nasional (BAPENAS) mencatat bahwa pandemic covid-19 di Indonesia telah menambah jumlah penduduk miskin, meningkatkan pekerja anak, dan meningkatkan putus sekolah.
Data ini, kata dia, sejalan dengan pengawasan KPAI selama 2020 telah terjadi angka putus sekolah karena menikah sebanyak 119 kasus dan putus sekolah karena menunggak SPP sebanyak 21 kasus.
“Sedangkan pada Januari-Maret 2021 ada 33 kasus anak putus sekolah karena menikah, 2 kasus karena bekerja, 12 kasus karena menunggak SPP dan 2 kasus karena kecanduan gadget sehingga harus menjalani perawatan dalam jangka panjang,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan belajar dari rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) menuai masalah dan tidak juga dapat dicarikan solusinya oleh pemerintah pusat ataupun daerah, meskipun berbagai langkah guna mengatasinya sudah dibuat.
“Solusi seperti kebijakan panduan PJJ, bantuan kuota internet, kurikulum khusus dalam situasi darurat, standar penilaian di masa pandemi, dan melakukan 3 kali relaksasi terhadap SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi tidak efektif,” imbuhnya.
Menurut dia, BDR atau PJJ terlalu bertumpu pada internet, akibatnya sejumlah kendala pembelajaran daring terjadi karena keragaman kondisi keluarga peserta didik, keragaman kondisi daerah seluruh Indonesia dan kesenjangan digital yang begitu lebar antardaerah di Indonesia.
“Anak-anak dari keluarga kaya cenderung terlayani PJJ secara daring, namun anak-anak dari keluarga miskin kurang terlayani bahkan banyak yang sama sekali tidak terlayani, hal ini berdampak kemudian dengan angka putus sekolah,” ujarnya. (yah)
