Nasional

Kesejahteraan Guru dan Kebijakan Pemimpin Daerah

Oleh Mohamad Bayuni

Pengamat Pendidikan, tinggal di Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten

INDOPOSCO.ID – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat 1, Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh, poin (a), penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bagian kedua hak dan kewajiban Pasal 14, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak, poin (a), memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan.

Desakan dari elemen masyarakat untuk kesjahteraan guru terus digulirkan dan banyak mendapat dukungan luas. Pada saat yang sama Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti meminta kepada pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Salah satu solusi konkritnya adalah dengan memberikan tunjangan bagi guru honorer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Setidaknya Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana tunjangan daerah bagi guru honorer yang bersumber dari APBD” kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Senin, (15/2/2021). Senator Jawa Timur dan sekaligus mantan Ketua Umum PSSI ini mengharapkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia untuk mengkaji permasalahan kesejahteraan guru honorer dan memperlakukan mereka dengan cara yang lebih arif.

Gubernur, Bupati dan Wali Kota wajib mensejahterakan Guru (baca: guru honorer). Sebab, indikator kemajuan daerah yang paling subtansial adalah kokohnya sistem pendidikan di sebuah daerah tercakup didalamnya para guru sejahtera dalam kehidupannya.

Pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa. Kualitas pendidikan sangat tergantung dari komitmen politik dari para pemimpin bangsa. Dalam hal ini, yang saya maksud para pemimpin daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Komitmen politik harus berbentuk sebuah kebijakan politik berupa peraturan daerah (perda), peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup) dan peraturan walik kota (perwal). Sehingga jelas setiap steakholder atau warga masyarakat dalam membaca arah kebijakan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang terkait dengan pendidikan.

Berbanding lurus dengan permasalahan ini, contoh konkret kebijakan yang memihak pada peningkatan kesejahtaraan guru dilakukan oleh salah satu Gubernur di Indonesia yaitu Gubernur Banten Bapak Wahidin Halim memberikan INSENTIF bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di tingkatan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah khusus (SKh) swasta di Provinsi Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, sektor pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan Banten. Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan daya saing SDM Banten.

“Saya percaya dan meyakini, bahwa suatu negara dikatakan maju, yaitu negara yang memberikan perhatian kepada guru, kepada pendidikan. Karena itulah pendidikan menjadi prioritas bagi saya, bagi Provinsi Banten,” tegasnya, dalam kegiatan penyaluran insentif guru dan tenaga kependidikan di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten, di Kota Serang Rabu (7/4/2021)

Ditambahkan, guru merupakan pahlawan yang kesejahteraannya harus dijamin, terlepas itu guru swasta atau guru negeri.Inilah pernyataan yang sangat luar biasa dan sangat menakjubkan, dari Gubernur Banten Wahidin Halim, penulis berharap pemimpin daerah lainnya (baca : gubernur, bupati dan wali kota) bisa menempatkan guru pada posisi terhormat, sehingga kebijakannya akan menempatkan dan memprioritaskan pada pendidikan. Bagaimana dengan pemimpin daerah anda? Anda sendiri yang merasakan.

Gubernur Banten juga sudah perhatian yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru non aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri, sehingga kebijakan ini memberikan kecemburuan yang besar terhadap guru di bawah kewenangan kabupaten dan kota.

Pernah dalam salah satu diskusi ada titipan pertanyaan dari guru di bawah kewenangan kabupaten dan kota dan juga kalau kami tidak disejahterakan, kami ingin pindah saja di bawah kewenangan provinsi, sebagai warga Banten terima kasih Pak Wahidin Halim, semoga kebijakan Bapak bisa menginspirasi para pemimpin daerah lainnya, untuk berpihak pada GURU.

Wahai para pemimpin daerah, Anda hari ini masih menjabat, saatnya sekarang buatlah kebijakan yang memihak dan memprioritaskan kepada pendidikan dan kepada guru. Kalau ini tidak dilakukan hilang sudah momentum berharga ini dan anda tidak akan terkenang.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button