Sertifikasi Profesi yang Kredibel, Kemnaker: Ini Adalah Pertaruhan

RedaksiKamis, 25 Maret 2021 - 18:47

1 Menit Baca

INDOPOSCO.ID – Plt. Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementeriaan Ketenagakerjaan (Kemnaker) Muchtar Aziz mengapresiasi, atas penandatanganan 160 Skema Sertifikasi Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Kemitraan serta Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Program link and match ini konsep yang sudah lama. Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kerap dikeluhkan oleh dunia industri,” ujar Muchtar Aziz saat penandatanganan160 Skema Sertifikasi Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Kemitraan serta Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri di Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Ia mengatakan, kesulitan dunia industri untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten karena, salah satunya standar kompetensi di dunia industri berbeda dengan pendidikan tinggi. Dan ini, menurut Muchtar menjadi tantangan tersendiri.

“Kompetensi apa yang dibutuhkan oleh industri? Mereka (dunia industri) tidak kasih tahu. Jadi kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan industri,” ungkapnya.

Menjawab tantangan tersebut, menurut Muchtar, pihaknya kemudian melakukan kajian melalui lembaga penelitian terkait kebutuhan dunia industri. Ia mengakui, pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dunia industri.

“Kami di Kemnaker juga tengah melakukan penelitian. Dari sebuah kajian 2018 lalu menyebut ada 27 juta pekerjaan hilang dan 23-40 juta pekerjaan yang tumbuh. Tentu kajian ini akan kami uji,” katanya.

Sertifikasi profesi, dikatakan Muchtar adalah pertaruhan. Karena lembaga sertifikasi harus mampu menunjukkan kredibilitasnya untuk menjaga kepercayaan dunia industri.

“Jadi sertifikasi yang dilakukan sekarang ini adalah sertifikasi yang kredibel. Baik itu asesor hingga proses sertifikasinya. Ini pertaruhan, sekali industri tidak mempercayai, maka hancur program ini. Jadi BNSP harus harus melakukan pengawalan secara nasional,” tegasnya. (nas)