Megapolitan

Pemprov DKI Evaluasi Putusan PTUN soal Pembatalan Pergub UMP 2022

INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta soal pembatalan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sesuai dengan gugatan yang diajukan pengusaha DKI Jakarta sebelumnya.

“Nanti kami akan pelajari, kami kaji apakah kami banding atau kami cukupkan sampai di situ,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di gedung DPRD DKI, Selasa (12/7/2022).

Pemprov DKI, kata dia, masih mempelajari putusan PTUN Jakarta yang juga mewajibkan Gubernur DKI Jakarta menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp4.573.845 berdasarkan amar putusan.

Berita Terkait

“Kami pelajari, nanti akan segera kami umumkan, kami sampaikan yang terbaik,” imbuh Riza, dikutip dari Antara.

PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan yang ditetapkan pada Selasa ini juga mewajibkan kepada Tergugat (Gubernur DKI) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP 2022 dengan besaran Rp4.573.845.

UMP 2022 sebesar Rp4.573.845 merupakan hasil rekomendasi dengan Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang terdiri dari unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta juga membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 soal UMP 2022.

Selain membatalkan Kepgub, PTUN Jakarta dalam amar putusannya juga mewajibkan Anies selaku tergugat, mencabut Kepgub Nomor 1517 tahun 2021 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button