Megapolitan

Lahan Sawah di Kabupaten Bekasi Diminta Dilindungi dalam RTRW

INDOPOSCO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi diminta oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempertahankan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) pada Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang dalam rapat bersama sejumlah pemimpin daerah di Bogor, Jawa Barat.

“Ini upaya menjaga lahan sawah dalam mendukung ketahanan pangan dan menyelamatkan keberpihakan pemerintah pada sawah yang dapat mendorong ketahanan pangan Nasional tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata Budi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (16/4), dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan dalam Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SKHK/02.01/XII/2021 disebutkan LSD yang dimiliki Kabupaten Bekasi seluas 39.183,29 hektare. Kemudian berdasarkan pola Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Bekasi memiliki Kawasan Pertanian Lahan Basah dan Lahan Kering seluas 35.341,52 hektare.

Setelah diverifikasi, lanjut dia, ditemukan LSD yang sesuai dengan Kawasan Pertanian Lahan Basah dan Lahan Kering dalam RTRW Kabupaten Bekasi seluas 27.318,34 hektare sedangkan LSD yang tidak sesuai dengan Kawasan Pertanian Lahan Basah dan Lahan Kering dalam RTRW Kabupaten Bekasi seluas 11.864,95 hektare.

Budi menerangkan bahwa hasil dari kegiatan verifikasi lahan sawah ini nantinya adalah Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual LSD dengan melampirkan data pendukung, baik tekstual maupun spasial yang ditandatangani oleh kepala daerah.

Baca Juga: Alih Fungsi Sawah Jadi Kebun Sawit di Penajam Tak Terkendali

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi mengatakan pihaknya akan berupaya melakukan revisi tersebut secara baik, cermat, dan teliti, sebagai dasar untuk perubahan rencana tata ruang di wilayah Kabupaten Bekasi.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button