Megapolitan

Anggota DPRD DKI Kritik Revisi UMP yang Dilakukan Anies

INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menilai langkah Gubernur DKI Anies Baswedan dalam merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI dari 0,85 persen menjadi 5,4 persen kurang tepat.

Pasalnya, Gilbert menyatakan bahwa UMP itu sejatinya adalah kebijakan dari pemerintah pusat yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya dilaksanakan oleh Anies sebagai gubernur.

UMP kan kebijakan pusat yang tentunya gubernur adalah pelaksana sesuai PP-nya, tapi kemudian gubernur menaikkan, seharusnya konsultasi dulu kan kita negara kesatuan bukan negara federal,” kata Gilbert di Jakarta yang dikutip pada Kamis (23/12).

Baca Juga : Pro Kontra UMP DKI, DPRD Panggil Dinas Tenaga Kerja

Menurut Gilbert, apa yang dilakukan Anies tidak tepat, karena akan kontra produktif dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Kalau begitu sekalian saja tidak usah ada ketentuan dari menteri jika demikian, lalu sekarang( ada yang) mengatakan gubernur lain musti mengikuti, ini apa urusannya memangnya gubernur DKI lebih tinggi dari lainnya,” ucap dia.

Lebih lanjut, Gilbert juga mengingatkan mengenai asas pemerintahan yang baik seharusnya mengikuti hirarki perundang-undangan mulai dari UUD, UU, TAP MPRS, Perpu, PP hingga ke bawahnya.

Baca Juga : Anies: UMP Naik 5,1 Persen Lebih Rendah Dari UMP Enam Tahun Terakhir

“Nah kemudian sekarang ini kan Pergub, kedudukan hirarkinya kan masih di bawah, seharusnya jadi pelaksana dong. Nah kemudian kalau Apindo itu mau menuntut class action itu secara hukum benar. Karena harusnya gubernur konsultasi dulu ke kementerian dan kemudian kedudukannya tripartit, pengusaha tidak diajak lalu pengusaha dituntut para karyawan, otomatis akan ada konflik horizontal,” ujarnya.

Menurut Gilbert, langkah yang dilakukan Anies ini tak lebih dari akrobat politik yang membuat langkah apapun yang dilakukan pemerintah pusat akan menjadi pisau bermata dua, di mana ketika sepakat naik jadi 5,1 persen yang akan dapat “kredit poin” adalah Anies, pun demikian jika tidak diizinkan naik 5,1 persen.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button