Gagalnya Gencatan Senjata di Gaza, Malaysia Desak Reformasi Hak Veto DK PBB
INDOPOSCO.ID – Pemerintah Malaysia menyerukan agar hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tidak lagi menjadi penghalang bagi terciptanya perdamaian permanen di Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, dalam pidatonya pada Sidang Umum ke-80 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pada Sabtu (27/9/2025) waktu setempat.
Dalam pernyataannya, Hasan menekankan bahwa penyelesaian konflik di Gaza memerlukan tiga langkah nyata: menindak tegas pasukan pendudukan, memberikan dukungan berkelanjutan untuk pembangunan negara Palestina yang merdeka, serta mendorong reformasi menyeluruh terhadap sistem PBB, khususnya terkait penggunaan hak veto.
Ia menilai penggunaan hak veto yang berulang kali menggagalkan upaya perdamaian global merupakan bentuk penyimpangan yang harus dihentikan.
“Kegagalan Dewan Keamanan dalam merepresentasikan suara Majelis Umum tidak boleh terus dibiarkan. Perlu ada perlawanan yang tegas terhadap hal ini,” kata Hasan.
Ia juga menyoroti pentingnya mengedepankan prinsip akuntabilitas dari negara-negara anggota tetap DK PBB melalui implementasi Resolusi 76/272: Inisiatif Veto, serta mendorong hasil melalui Resolusi 377A: Bersatu untuk Perdamaian.
Hasan menegaskan bahwa dunia internasional tak bisa terus membiarkan suara mayoritas di DK PBB dikalahkan hanya oleh satu veto dari negara anggota tetap.
Sebelumnya, Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya terhadap rancangan resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata menyeluruh dan pembebasan seluruh sandera di Jalur Gaza. Padahal, 14 dari 15 anggota DK PBB telah menyetujui resolusi tersebut.
Resolusi yang diajukan oleh 10 negara anggota tidak tetap itu menyerukan penghentian segera, tanpa syarat, dan permanen terhadap konflik di Gaza, serta menegaskan kembali tuntutan agar seluruh sandera yang masih ditahan oleh Hamas segera dibebaskan seperti dilansir Antara.
Pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang juga memuat seruan untuk mencabut pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza tersebut berlangsung dalam sidang DK PBB di Markas Besar PBB, New York, pada 18 September 2025. (aro)
