Internasional

Ancaman Resesi, Kuatkan Internal dan Diplomasi

INDOPOSCO.ID – Konflik antara Ukraina dan Rusia yang berjalan sejak Februari 2022 belum menunjukkan titik temu dan masih menimbulkan ketidakpastian di perekonomian global. Perseteruan geopolitik yang berlarut-larut itu telah mengganggu rantai pasok dan menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dengan penawaran di tengah kondisi dunia yang belum sepenuhnya pulih.

Kondisi itu menyebabkan rangkaian efek yang panjang karena telah menyebabkan harga komoditas pangan maupun energi menjadi mahal dan tingkat inflasi melonjak tinggi.

Itulah salah satu pemicu Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada Rabu (27/7) menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin, mendekati level 2,25 persen dan 2,5 persen, karena peningkatan inflasi tidak menunjukkan tanda-tanda pelonggaran yang jelas.

Kenaikan ini langsung direspons oleh bank-bank besar AS, JPMorgan Chase & Co, Citigroup dan Wells Fargo untuk menaikkan suku bunga pinjaman utama sebesar 75 basis poin menjadi 5,5 persen. Saham-saham di Wall Street ikut menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB).

Penguatan suku bunga paling tajam sejak 1994 ini jelas dilakukan untuk meredam inflasi AS yang tercatat mencapai 9,1 persen pada Juni 2022 atau yang tertinggi dalam empat dekade sebagai langkah pengetatan moneter. Dengan demikian, total kenaikan suku bunga (Fed Fund Rate) sejak Maret 2022 menjadi 225 basis poin.

Kondisi ini bisa menjadi alarm berbahaya mengingat setiap AS menaikkan suku bunga acuan, terlebih lagi secara sangat agresif, biasanya diikuti oleh krisis keuangan di negara-negara emerging seperti yang terjadi pada 1974 dan 1980-an.

Profesor Departemen Hubungan Internasional di London School of Economics and Political Science James Morrison menilai langkah pengetatan tersebut berpotensi memperlambat perekonomian AS dan berdampak negatif terhadap perekonomian global.

Secara lebih substantif, implikasi dari kebijakan ini adalah adanya perubahan pola perdagangan antara AS dan Uni Eropa dan juga pola investasi, tidak hanya antara dua ekonomi besar ini, tetapi antara kedua ekonomi dan seluruh dunia, seiring dengan penguatan dolar AS.

Menanggapi kondisi saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia harus tetap waspada karena semua indikator ekonomi dunia mengalami pembalikan yaitu dari sebelumnya pemulihan menjadi pelemahan.

Pada saat yang sama, ia juga melihat kompleksitas dari kebijakan moneter di negara maju, telah berpotensi menimbulkan imbas negatif ke negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Salah satu indikator makro yang harus diwaspadai adalah laju inflasi nasional yang secara tahunan hingga Juni 2022 telah tercatat 4,35 persen, atau tipis di batas target tiga persen plus minus satu persen.

Bank Indonesia (BI) melalui survei pemantauan harga minggu keempat Juli 2022 bahkan mencatat inflasi Juli bisa mencapai 0,5 persen secara bulanan, atau mendekati inflasi Juni 2022 sebesar 0,61 persen.

Kuatkan Internal

Pemerintah menyadari penguatan kondisi internal perekonomian harus dilakukan dalam masa-masa sulit melalui instrumen fiskal, yang disertai dengan koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait, termasuk Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, agar tidak rentan terdampak gejolak global.

Di Indonesia, sejak terjadi tren kenaikan harga energi dan pangan, pemerintah telah berupaya agar masyarakat dapat membeli BBM dan LPG dengan harga yang tidak berubah serta menjaga agar penyaluran BBM maupun LPG bisa tepat sasaran.

Konsekuensinya, terdapat pelebaran anggaran subsidi energi dari Rp443 triliun menjadi Rp520 triliun serta belanja perlindungan sosial agar tidak ada masyarakat miskin terdampak gejolak tersebut.

Selain itu, sejak adanya pandemi, pemerintah juga memberikan relaksasi maupun insentif perpajakan kepada dunia usaha maupun pelaku UMKM agar perekonomian tetap berjalan optimal dan tidak terdampak oleh pembatasan aktivitas manusia.

Hal ini sejalan dengan niat pemerintah untuk memperkuat daya tahan sektor usaha prioritas yang memiliki dampak langsung ke masyarakat melalui optimalisasi instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Instrumen APBN tersebut masih berperan penting sebagai shock absorber atau peredam gejolak hingga akhir tahun, mengingat terdapat surplus sebesar Rp73,6 triliun atau 0,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di semester I-2022.

Sementara itu, kebijakan The Fed yang hawkish bisa berdampak langsung ke perekonomian Indonesia yaitu terhadap cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah karena kemungkinan adanya aliran modal keluar atau capital outflow.

BI sebagai penjaga gawang kebijakan moneter juga terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter.

Kepala Grup Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Wira Kusuma mengatakan operasi moneter menjadi langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti yang dapat terjadi.

BI juga berupaya terus menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dan suku bunga untuk pengendalian inflasi, melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button