Kematian Affan Jadi Sorotan, LIMA Indonesia Desak Kapolri dan Kapolda Mundur dari Jabatan
INDOPOSCO.ID – Koordinator LIMA Indonesia, Ray Rangkuti, menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya seorang demonstran bernama Affan dalam aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025).
“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas tewasnya kawan Affan pada aksi kemarin,” kata Ray dalam pernyataannya, Jumat (29/8/2025).
Menurut Ray, Affan meninggal setelah tubuhnya terlindas mobil barracuda kepolisian. Ia menilai peristiwa itu sebagai bukti kerasnya pola penanganan demonstrasi yang dilakukan aparat.
“Tubuh kecil Affan sudah tertabrak, tapi mobil taktis itu tetap melaju hingga melindasnya. Beban hampir 10 ton itu merenggut nyawanya,” ujar Ray.
Ray mengungkap sejak aksi pertama pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR, polisi sudah menggunakan pendekatan represif. Padahal, menurutnya, isu yang diangkat kala itu tidak sensitif.
“Isunya hanya menolak tunjangan rumah bagi anggota DPR. Tetapi polisi tetap membubarkan massa dengan cara keras,” tegasnya.
Ia menilai pola serupa kembali terulang dalam aksi 28 Agustus yang berujung pada tewasnya Affan. Peristiwa ini, lanjut Ray, justru menambah kegeraman masyarakat, khususnya komunitas ojek online, sekaligus memperburuk citra kepolisian.
“Mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya untuk mundur dari jabatan dan meminta Presiden Prabowo segera memberhentikan keduanya bila tidak mau mundur, serta menunjuk pimpinan baru yang mampu mendorong reformasi kepolisian,” tandasnya.
Ray menekankan pentingnya reformasi institusi Polri agar aparat kembali fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Kita tidak butuh polisi yang bagi-bagi bansos atau mencetak sawah. Yang rakyat butuhkan adalah polisi yang profesional, humanis, dialogis, dan transparan,” katanya.
Ia menegaskan, reformasi ini harus dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
“Polisi harus kembali menjadi aparat negara, bukan alat kekuasaan pemerintah,” tambahnya.
Selain mendesak reformasi Polri, Ray juga mengingatkan pemerintah dan elit politik untuk sungguh-sungguh mendengar aspirasi masyarakat.
Menurutnya, absennya oposisi membuat rakyat turun ke jalan sebagai kanal protes.
“Politik ‘rap tama’ Prabowo hanya menjangkau elit, bukan rakyat. Kini waktunya melayani masyarakat, bukan sekadar menambah tunjangan pejabat, membagi jabatan, atau memberi bintang kehormatan untuk kalangan dekat presiden,” pungkasnya. (fer)
