Kericuhan Meluas, Massa Aksi Bakar Tenda hingga Pos Polisi di Slipi
INDOPOSCO.ID – Kericuhan akibat demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta meluas ke Slipi, Jakarta Barat. Massa aksi merusak tenda aparat hingga membakar pos polisi di kolong Flyover, Slipi, Jakarta Barat pada, Senin (25/8/2025) malam.
Sebagian pendemo masih bertahan di kawasan Slipi hingga pukul 22.00 WIB. Mereka membakar tenda aparat di tengah Jalan Letjen S. Parman. Lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Slipi sempat tersendat.
Bahkan lampu lalu lintas di Perempatan Slipi tidak berfungsi. Kendaraan yang melintas berjalan lambat karena massa aksi merangsek ke tengah jalan. Kejadian itu menjadi tontonan warga setempat.
Kericuhan semula hanya terjadi di depan Gedung DPR, Jakarta. Aparat kepolisian memukul mundur ke arah Taman Ria, Senayan pada siang tadi. Namun, massa kembali bertangan dari arah Pejompongan, Jakarta Pusat dan Gedung Kementerian Kehutanan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Memasuki sore hari demo semakin memanas. Aparat dan massa aksi sempat saling berbalas lemparan batu. Bentrokan terus terjadi hingga malam hari, sebagian pendemo berlarian ke Slipi, Jakarta Barat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menerima laporan kerusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh massa aksi. Seperti pagar kawat di depan DPR, separator bus Transjakarta dirobohkan hingga kendaraan roda dua dibakar.
“Para pihak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum, terganggunya situasi Kamtibmas, maka tentunya telah dilakukan tindakan tertiban,” kata Ade Ary di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Aparat kepolisian tetap memantau situasi di lapangan, melancarkan arus lalu lintas, serta memberikan imbauan dan informasi kepada masyarakat. “Itu juga menjadi prioritas. Jadi mohon kita bekerjasama karena keamanan tentunya itu adalah harapan kita bersama,” imbuh Ade Ary.
Demonstrasi hari ini membawa sederet tuntutan yang diunggah akun Instagram @gejayanmemanggil. Dua di antaranya menolak kenaikan gaji DPR, mendesak transparansi penggunaan uang rakyat. (dan)
