Riza Chalid Tersangka, DPR: Bukti Pertamina Dukung Penegakan Hukum
INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VI DPR, Sartono Hutomo berpendapat, Pertamina mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam melakukan penegakan hukum. Termasuk penetapan status tersangka dan upaya penangkapan M Riza Chalid.
“Sikap ini menunjukkan manajemen Pertamina mendukung upaya Kejagung,” ujar Sartono di Jakarta, Senin (14/7/2025).
Sikap Pertamina tersebut, menurut Sartono, juga sejalan dengan komitmen politik Presiden Prabowo untuk membangun sistem ekonomi nasional yang bersih dan adil. Termasuk di dalamnya, upaya membuka kasus korupsi tahap demi tahap, seperti membongkar kartel migas.
“Jika ingin menciptakan BUMN yang sehat dan mandiri, maka pemberantasan korupsi adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar,” jelasnya.
Ia berharap, tidak ada lagi praktik rente dan mafia. Dengan demikian, diharapkan pula Pertamina sebagai BUMN strategis, akan terus menuju ke arah yang lebih baik.
Manajemen Pertamina, masih ujar dia, memang terus membenahi diri. Di antaranya dalam hal digitalisasi dan transparansi. Dan Pertamina juga terus memperkuat Good Corporate Governance dan menjadikan sebagai prioritas utama.
“Di Komisi VI DPR RI mitra utama dari BUMN/Pertamina, kami siap untuk terus bekerja sama menjalankan tugas mengawasi keterbukaan, sehingga betul-betul terasa di praktiknya,” ujarnya.
“Dengan demikian, Pertamina dan BUMN lain dapat benar-benar mengelola kekayaan bangsa dan disalurkan kepada seluruh Rakyat, terciptanya Indonesia yang sejahtera seperti cita-cita kita semua,” sambung Sartono.
Hal yang sama diungkapkan Pakar Hukum Pidana Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar. Ia mengatakan, penetapan Riza Chalid sebagai tersangka, menggambarkan bahwa Pertamina mendukung langkah Kejagung.
Fickar sependapat, Pertamina memang terus membaik dan serius menciptakan kondisi perusahaan yang lebih bersih. ”Pertamina terlihat mendukung aparat untuk membongkar kasus-kasus korupsi di lembaganya. Kelihatannya memang sedang bersih-bersih,” ujarnya.
Bahkan menurut Fickar, Pertamina saat ini sudah mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance dengan baik. Di antaranya, melalui penerapan transparansi di berbagai bidang.
Karena itu, lanjut Fickar, dengan terungkapnya kasus korupsi ini, diharapkan menjadi momentum untuk terus menerus memperbaiki sistem di perusahaan tersebut. ”Pertamina tidak boleh memberi toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun,” ujarnya. (nas)
