Soal Wacana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Pemerintah Harus Dengar Seluruh Masukan
INDOPOSCO.ID – Menteri Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta semua pihak mengkaji secara mendalam mengenai wacana pengajuan Presiden ke-2 Indonesia Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Serta mendengarkan pendapat dari masyarakat.
“Ya tentu kementerian terkait, baik itu Kemensos, Kemenkopolkam, kemudian Dewan Kehormatan dan Jasa benar-benar mempertimbangkan seluruh masukan-masukan yang ada,” kata Cak Imin sapaan karibnya di Jakarta dikutip, Kamis (24/4/2025).
Ia hanya bisa menyerahkan keputusan terkait wacana tersebut kepada setiap pemangku kepentingan. Mengingat pemberian gelar pahlawan nasional harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan substansi.
“Kita pasrah, kita serahkan pada mereka,” ucap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional muncul, setelah Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025 mengusulkan presiden RI ke-2 itu sebagai pahlawan nasional.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi mengaku tidak mempermasalahkan perihal wacana menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Hanya saja pihak Istana Kepresidenan belum membicarakannya.
“Jadi, menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus,” ucap Prasetyo terpisah di kantor Kemensetneg, Senin (21/4/2025).
Menurutnya, setiap kepala negara yang telah menjabat meninggalkan warisan baik untuk masyarakat. Namun, terkadang mendapat penolakan dari sebagian pihak.
“Semua punya jasa. Tidak mudah menjadi Presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dihadapi itu tidak ketahui,” jelas Prasetyo Hadi.(dan)
