DPD RI: Politik Uang di Pilkada 2024 Jadi Catatan
INDOPOSCO.ID – Baru-baru ini DPD RI menerima laporan adanya politik uang di beberapa wilayah. Tentu laporan tersebut menjadi catatan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Senayan, Rabu (20/11/2024).
Ia mengatakan, laporan politik uang tersebut harus ditindak. Sehingga tidak merusak muruah demokrasi.
“Kami minta jajaran penyelenggara Pilkada (KPU, Bawaslu dan DKPP) baik pusat dan daerah agar memastikan hak-hak politik rakyat bisa dijamin dengan baik,” katanya.
Ia juga meminta kepada ASN, TNI dan Polri bersikap netral dan independen, sehingga seluruh proses penyelenggaraan Pilkada serentak dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai.
Dia menyebut, penyelenggara Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 terdiri dari 545 daerah meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
“Pilkada kali ini merupakan tonggak sejarah baru bagi seluruh rakyat Indonesia karena dilaksanakan serentak secara nasional,” ucapnya.
“Kami sesuai tugas dan wewenangnya ingin berkontribusi kepada bangsa ini, menghasilkan kepemimpinan di daerah yang lebih baik,” imbuhnya. (nas)
