DPR Bantah Usulan Pembentukan Pansus Haji Bermuatan Politis
INDOPOSCO.ID – Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan haji 2024 tidak didasari kepentingan politik. Usulan tersebut dilakukan untuk perbaikan pelayanan haji ke depan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Timwas Haji DPR RI yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina dalam keterangan, Sabtu (22/6/2024).
Ia mengatakan, usulan pembentukan Timsus DPR RI untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji. “Kami tidak mengkritik, tidak akan menjatuhkan. Tolong digarisbawahi oleh Kemenag. Kita akan memperbaiki untuk pelayanan ke depan, tidak ada kepentingan politik,” tegasnya.
“Kepentingan kami agar jemaah kita dilayani dengan baik, dari sisi manajemen kuota, baik itu kuota reguler maupun haji khusus,” imbuh Selly.
Selain itu, masih ujar dia, Timwas DPR juga ingin meneliti lebih jauh manajemen penyelenggaraan ibadah haji, operasionalnya dan manajemen keuangan haji. “Dari manajemen keuangan hajinya apakah masih ada atau tidak, yang terakhir adalah SDM dari petugas hajinya,” ucapnya.
“Soal kurangnya petugas pembimbing haji yang bersertifikat ini juga harus dibongkar oleh DPR. Jadi jangan terlalu alergi dengan Pansus, seolah-olah ini ada politisasi,” lanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Yandri Susanto, menilai wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 sangat politis. Yandri beralasan bahwa waktu yang ada tidak cukup mengingat masa reses anggota DPR yang sudah dekat.
Dalam rapat hadir anggota Timwas DPR RI seperti Ace Hasan Syadzily (Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar), Abdul Wahid (Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra), Muhammad Ali Rida (Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar), Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP), dan Ina Ammania (Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP), serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Hilman Latief dan jajarannya. (nas)
