Pengamat Ingatkan Pemprov DKI Belajar dari Penolakan ERP di Kota-Kota Besar Dunia
INDOPOSCO.ID – Menghangatnya perbincangan terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI jakarta untuk menerapkan Electronic Road Pricing atau ERP ternyata bukan menjadi hal yang baru terjadi kali ini saja. Penolakan terhadap sistem ini ternyata juga terjadi di banyak kota-kota yang relatif sudah memiliki sistem transportasi yang lebih maju dari Jakarta.
Menurut Budi Yulianto, Ketua Forum Transportasi Perkotaan Masyarakat Transportasi Indonesia, penolakan warga terhadap kebijakan ini seringkali menjadi batu sandungan di dalam penerapan ERP di berbagai kota di negara-negara lain.
Budi mengambil contoh penerapan ERP di Inggris, yang walaupun berhasil diterapkan di London, namun gagal diterapkan di kota-kota lainnya di Inggris, seperti Birmingham, Cardiff, dan Liverpool.
“Di tiga kota itu tidak berhasil lantaran masyarakat menolak keberadaan ERP yang diyakini program tersebut tidak akan berhasil mengurai kemacetan,” kata Budi, seperti dikutip Selasa (21/2/2023).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mendengar masukan publik yang lebih luas terkait rencana penerapan ERP ini. Apalagi dengan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman secara ekonomi sebagai kompensasinya belum tersedia. Dan ketika masyarakat memilih menggunakan kendaraan umum berupa taksi online dan ojek online, namun tetap terkena ERP tentu juga akan keberatan.
Budi mengkhawatirkan ada persepsi publik yang menganggap dengan adanya ERP, masyarakat dipaksa membayar dan tidak ada pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tertentu.
Baca Juga: Tahun Ini Penyelesaian Regulasi Jalan Berbayar Dipercepat
“Jadi Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar membuktikan kepada masyarakat bahwa program ini akan berhasil dan bisa menciptakan integrasi transportasi strategis yang dapat mengatasi kemacetan dan kesulitan-kesulitan teknikalnya. Nah, ini harus dipahami Pemda DKI Jakarta karena program ini banyak melibatkan kebijakan,” ucapnya.
Penerapan ERP di banyak kota-kota di dunia memang lebih banyak didominasi oleh penolakan yang membuat penerapannya dibatalkan atau penundaan implementasi. Walau disebut-sebut berhasil di Singapura, London, dan Stockholm, penerapan ERP justru lebih banyak gagal terimplementasi di kota-kota besar dunia lain, seperti Hongkong yang sejak 1983 memperkenalkan ide ERP namun hingga kini tidak kunjung dilaksanakan karena ramainya penolakan warga.
