Brigjen TNI dan Dirut GSH Jadi Tersangka Korupsi Dana Perumahan Prajurit
INDOPOSCO.ID – Kejaksaan Agung (Kejakgung) menetapkan, dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) 2013-2020.
Kedua tersangka tersebut antara lain Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI AD inisial YAK selaku Direktur Keuangan (Dirkeu) TWP. Sedangkan tersangka satunya lagi, yakni NPP, selaku Direktur Utama (Dirut) PT Griya Sari Harta (GSH)
Penetapan tersangka Brigjen TNI AD inisial YAK itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/PM/PMpd.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021.
Sedangkan penetapan tersangka lainnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/PM/PMpd.1/12/2021 pada 10 Desember 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor 06/PM/PMpd.1/12/2021 pada 09 Desember 2021.
Baca Juga: Tugas Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat
“Untuk mempercepat proses penyidikan, selanjutnya terhadap tersangka dilakukan penahanan,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Leonard Ebenezer Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (10/12/2021).
Tersangka YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019 telah dilakukan penahanan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli 2021 sampai dengan saat ini.
“Tersangka NPP dilakukan penahanan terhitung sejak 10 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” tutur Leonard.
Terkait adanya penempatan dana TWP tidak sesuai ketentuan dan investasi di luar ketentuan pengelolaan TWP berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
Digunakan untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis yaitu NPP selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH), inisial A selaku Direktur PT. Indah Bumi Utama dan Kol. CZI (Purn) CW dan Sdr. KGS M M S dari PT. Artha Mulia Adiniaga.
Akibat perbuatan Tersangka Brigadir Jenderal TNI YAK dan Tersangka NPP, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127.7 miliar. Itu berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP. (dan)
