Headline

UU Cipta Kerja Dinilai sebagai Rapor Merah bagi Pemerintah dan DPR

INDOPOSCO.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inkonstitusional bersyarat dinilai sangat moderat karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan revisi selama dua tahun.

Namun, putusan MK tersebut sekaligus menjadi rapor merah bagi pemerintah dan DPR karena tidak pruden dalam proses penyusunan sebuah undang-undang.

“Kendati saya optimistis pemerintah mampu melakukan revisi UU Cipta Kerja tersebut, namun putusan MK tersebut membuktikan bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan kekeliruan dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja tersebut. Ini harus menjadi bahan introspeksi diri dan evaluasi bagi pemerintah dan DPR,” ujar pengamat kebijakan publik sekaligus pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing kepada Indoposco.id, Minggu (28/11/2021).

Baca Juga : UU Cipta Kerja Inkonstitusional, DPR: Kenapa Tetap Berlaku?

Emrus mengatakan, mungkin secara content, UU Cipta Kerja itu baik namun dalam proses penyusunannya ada hal yang dilanggar dan tidak sesuai dengan UUD 1945.

“Kenapa diberi kesempatan oleh MK untuk melakukan perbaikan, manurut saya bisa jadi content-nya bagus. Kalau content-nya juga inkonstitusinal mungkin MK memutuskan untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut,” ujarnya.

Emrus mengungkapkan pihaknya pernah menjadi juru bicara serap aspirasi untuk membuat peraturan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut.

Baca Juga : Pemuda Muhammadiyah: Putusan MK Sikap Kenegarawanan Hakim

“Serap aspirasi dilakukan untuk mengakomodir keinginan masyarakat dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut. Tapi saya bukan juru bicara serap aspirasi UU Cipta Kerja, melainkan hanya peraturan turunannya,” katanya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button