Headline

MK Minta UU Cipta Kerja Direvisi, Pemerintah dan DPR Dinilai Langgar Konsititusi

INDOPOSCO.ID – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, pemerintah dan DPR keliru dalam penyusunan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal itu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian peraturan tersebut. Sehingga perlu perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak dibacakan putusan itu pada, Kamis (25/11/2021).

“Dari putusan ini jelas pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar Konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Meski putusannya inkonstitusional bersyarat, di mana Pemerintah diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Tetapi, putusan MK menggambarkan kekeliruan yang prinsipil.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan UUD 1945

Dari putusan MK itu juga pemerintah tidak bisa memberlakukan dulu UU Cipta Kerja dan menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya.

“Pemerintah telah kehilangan legitimasi dalam menerapkan atau melaksanakan UU Cipta Kerja,” nilai Isnur.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button