Headline

Belum ada Aturan Konprehensif Jawab Kebutuhan Masyarakat terkait Pinjol

INDOPOSCO.ID – Sembilan belas warga mengunggat presiden Joko Widodo terkait pinjaman online (Pinjol). Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait mengatakan, pinjol marak sejak 2013.

Namun sejak 2013 hingga saat ini belum ada aturan yang konperhensif menjawab kebutuhan masyarakat.

“2013 lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat sebut pinjol itu bodong dan ilegal,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Berita Terkait

Dikatakan Jeanny, setiap kebijakan yang keluar belum menyelesaikan masalah pinjol. Seperti masalah bunga yang besar tanpa ada batasan.

“Masalah muncul masif 2018-2019. Namun tidak ada tindakan dari pemerintah,” ucapnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button