Headline

Formula E Dilaporkan, KPK Jadi Juri Penegakan Hukum

INDOPOSCO.ID – Kisruh rencana pagelaran Formula E di DKI Jakarta yang akan berlangsung pada tahun 2022, berbuntut pada pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terlebih, ada lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada ajang Formula E. Salah satunya adalah merinci pembayaran fee yang telah dilakukan Pemprov DKI terkait penyelenggaraan Formula E.

Tahun 2019, Pemprov DKI telah membayarkan fee senilai GBP 29 juta atau setara Rp360 miliar. Kemudian, pada 2020, Pemprov DKI kembali membayarkan fee senilai GBP 11 juta atau setara dengan Rp200,31 miliar.

Baca Juga : Persoalan Formula E Tidak Berdampak terhadap Elektabilitas Anies Baswedan

Saat ini, KPK sedang menindaklanjuti laporan warga ihwal ajang Formula E dengan berbasis hukum pada bukti, data yang kuat, yang dilandasi Undang-undang.

Pengamat Hukum, Emrus Sihombing meyakini KPK akan bekerja pada rel tupoksinya. KPK akan mengedepankan temuan bukti, data, dan fakta tentang pelanggaran hukum pada Formula E.

“Artinya tidak punya target seseorang, tapi berdasarkan data dan bukti yang kuat yang ditemukan atau bukti laporan dari masyarakat,” katanya saat dihubungi, Minggu (7/11/2021).

Ia menuturkan, KPK akan bekerja secara profesional tidak pandang bulu dan tidak pilih tebang terhadap pelaku. Sebab, penegakan hukum berbasis pada bukti dan persoalan pelanggaran hukum.

“KPK bekerja tanpa melihat siapa itu orangnya, tapi apa buktinya sesuai dengan tugas mereka. Saya kira KPK di bawah Firli Bahuri profesional. Tidak ada pilih tebang, mereka berbasik (berdasar) kepada persoalan hukum. Ada nggak bukti, ada nggak data,” tuturnya.

Baca Juga : KPK Minta Keterangan dan Klarifikasi terkait Formula E DKI Jakarta

Dalam duduk perkara Formula E, pihaknya melihat ada dua kemungkina yang dilakukan KPK. Pertama, pengungkapan dan penetepan tersangka akan dilakukan jika sudah memenuhi dua alat bukti yang kuat.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button