Headline

Anggota DPR Pertanyakan Syarat Tes PCR Dalam Inmendagri 53/2021

INDOPOSCO.ID – Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IX DPR Nur Nadlifah mempertanyakan syarat tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri( Inmendagri) Nomor 53/2021 tentang PPKM Level 3,2,dan 1 di Jawa dan Bali.

Menurut dia, kebijakan yang diambil Mendagri terkait aturan tersebut sangat memberatkan masyarakat dan nampak memihak pelaku bisnis tes PCR.

“Percuma masyarakat diajak menyukseskan vaksinasi, tapi kenyataan di lapangan masih dibebankan dengan tes PCR. Seharusnya masyarakat tidak dibebankan dengan hal-hal yang semestinya tidak perlu dilakukan,” kata Nadlifah seperti dikutip Antara, Kamis (21/10).

Baca Juga : Epidemiolog: Waspada Gelombang Ketiga, Pemerintah Jangan Lengah

Dia mempertanyakan syarat PCR itu, karena pada Inmendagri 47/2021, persyaratan calon penumpang pesawat hanya berupa tes antigen (H-1) dengan syarat telah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis pertama.

Menurut dia, Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang tidak bertolak belakang dan menimbulkan spekulasi di tengah publik mengenai konspirasi Covid-19. “Kita selama ini berjuang mati- matian mengajak masyarakat untuk mau divaksin sehingga herd immunity tercapai, namun muncul kebijakan penumpang pesawat wajib PCR. Publik jadi berpikir, oh vaksin itu proyek bisnis kesehatan, percuma vaksin wong masih wajib tes PCR,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut bertolak belakang dari keinginan pemerintah sendiri yang sedang bekerja keras melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi. Dia menilai, seharusnya masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dan telah menerima vaksin dosis kedua, cukup menggunakan rapid test antigen.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button