Headline

Sikap Kapolri Tawarkan 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri Dipertanyakan

INDOPOSCO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membatalkan pemberhentian 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu sesuai dengan aspirasi pegiat masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, hingga rekomendasi Komnas HAM serta Ombudsman Republik Indonesia.

Meski sebagian kalangan menganggap, bahwa pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin merekrut 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri mewakili Presiden, namun tetap mendesak Presiden menyampaikan langsung persoalan itu.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menegaskan, kembali tuntutan utama kepada Presiden untuk mengesahkan alih status 56 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara di KPK.

“Kami menilai bahwa alih-alih menyelesaikan masalah, langkah Kapolri yang terkesan mewakili
Presiden Joko Widodo justru dapat semakin memperumit situasi,” tulis keterangan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Mengingat Kapolri secara tiba-tiba menyebutkan bahwa 56 pegawai KPK, yang dianggap tidak lolos TWK akan segera dilantik sebagai aparatur sipil negara di Kepolisian.

“Maka dari itu, timbul satu pertanyaan penting, apakah sikap Kapolri tersebut mewakili sikap Presiden?,” ucapnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button