Headline

Akademisi: Perlu Sanksi bagi Instansi Pembocor Data Pribadi

INDOPOSCO.ID – Pengamat Teknologi Informasi (TI) dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya Hariadi Yutanto menyebut perlu adanya hukuman bagi penyelenggara yang membocorkan data pribadi atau konsumen, sebagai konsekuensi tanggung jawab.

Hariadi saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (19/9) menjelaskan penyelenggara yang dimaksud adalah pengelola data pribadi, seperti perbankan, lokapasar/marketplace dan sejenisnya, yang sebelumnya meminta konsumen memberikan data pribadi sebagai verifikasi.

Dosen informatika sekaligus Kepala ICT Universitas Hayam Wuruk Perbanas ini mencontohkan di Korea Selatan, yakni Facebook dan Twitter didenda karena adanya kebocoran data salah satu akun, dengan total denda sekitar Rp82 miliar.

Berita Terkait

“Kalau di Korea Selatan, penyelenggara diberi denda, seperti kepada facebook dan twitter sebesar Rp82 miliar, karena kebocoran data. Untuk di Indonesia belum diatur dan masih dikaji di Komisi I DPR, sehingga perlu didorong,” katanya.

Hariadi mengamati isu seputar kasus kebocoran data di sejumlah aplikasi elektronik belakangan ini kembali marak dan terjadi. Terhitung mulai dari situs milik Badan Intelejen Negara (BIN) yang diretas hacker dari China, sampai yang terbaru data vaksinasi milik Presiden RI Joko Widodo di aplikasi PeduliLindungi yang bocor di laman media sosial, beberapa waktu lalu.

Namun, kata dia, belum ada tindakan hukum yang jelas bagi penyelenggara yang terbukti data pelanggannya bocor, termasuk yang sebelumnya ramai, yakni Tokopedia, PeduliLindungi dan sejumlah operator seluler.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button