Headline

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Dipagari PPHN

INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Basarah mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur oleh pemerintah harus dipagari dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Tanpa PPHN, siapa yang bisa menjamin presiden terpilih 2024 benar-benar akan melaksanakan dan melanjutkan rencana pemindahan IKN,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (29/8).

Sebab, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), tidak memberi sanksi apapun kepada presiden berikutnya apabila tidak dilanjutkannya sebuah program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh presiden sebelumnya.

Hal itu ia sampaikan terkait rencana Presiden Joko Widodo yang akan menyerahkan surat presiden (surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN ke DPR RI.

Ahmad Basarah berharap gagasan besar tersebut mendapat dukungan dari partai-partai politik dan semua elemen masyarakat demi kebaikan bangsa.

“Gagasan besar Presiden Jokowi ini harus dijadikan contoh praktis untuk memastikan kesinambungan rencana pembangunan IKN,” ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, dikutip dari Antara.

Bagi ia, sokongan partai-partai serta semua warga atas konsep pemindahan IKN idealnya direalisasikan dalam wujud sokongan kepada konsep MPR RI melaksanakan amendemen terbatas UUD 1945 buat mengakomodasi PPHN.

Amendemen terbatas cuma mau memasukkan satu bagian pada Artikel 3 yang intinya berikan wewenang pada MPR RI buat mengganti serta memutuskan PPHN ataupun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah itu menaikkan bagian pada Artikel 23 yang menata wewenang DPR RI buat menyangkal RUU APBN yang diajukan kepala negara apabila tidak berlawanan dengan PPHN.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button