Headline

Pakar: Penonaktifan Novel Cs Amanat UU KPK

INDOPOSCO.ID – Pakar hukum pidana Suparji Ahmad mengatakan penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya merupakan kewenangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksananya.

“Namun demikian, ada ketentuan normatif yang hendaknya juga diperhatikan, yakni putusan MK nomor 70 tahun 2021 bahwa alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan dengan diberlakukan Undang-Undang KPK yang baru, lembaga antirasuah itu masih bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Mulai dari bupati hingga menteri. Melihat fakta tersebut berarti KPK lemah tidak sepenuhnya benar karena masih berdaya dan bertaji,” kata Suparji.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button