Ketahanan Pangan Tak Cukup dengan Produksi, Prabowo Perlu Bangun Komunikasi dan Kepercayaan Publik
INDOPOSCO.ID – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu ketahanan pangan nasional kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah kebijakan dan program dicanangkan untuk memperkuat produksi pangan lokal serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah dinamika global yang tak menentu.
Terkait seberapa efektif langkah-langkah tersebut dijalankan di lapangan, analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai arah kebijakan pemerintah sejauh ini sudah berada di jalur yang benar.
Menurutnya, berbagai inisiatif yang digagas menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi sektor pangan. Namun, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada satu hal krusial, yakni koordinasi antarinstansi yang solid.
“Saya sih sudah oke ya, usaha-usaha itu dilakukan. Hanya saja memang koordinasi harus terus dilakukan, karena koordinasi ini kan membuat sebuah keberhasilan program itu menjadi berhasil baik sekali atau hanya sekadar baik. Tapi usaha-usaha itu sudah bagus dilakukan,” ujar Hendri kepada INDOPOSCO usai diskusi publik “1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Apa Kabar Ketahanan Pangan?” di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Hensa -sapaan Hendri Satrio- menilai, kunci keberhasilan kebijakan pangan tidak hanya bergantung pada aspek teknis seperti produksi atau distribusi, tetapi juga pada sinergi lintas lembaga dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya membangun jembatan komunikasi agar masyarakat memahami arah kebijakan dan turut memberikan dukungan terhadap program-program pangan nasional.
“Saya rasa perlu ada komunikasi yang menyeluruh antara apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang dirasakan oleh rakyat. Supaya apa? Supaya dukungan dari rakyat terhadap program-program ini juga meningkat,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan penerimaan kebijakan antara kelompok masyarakat, terutama antara kelas menengah dan masyarakat miskin, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan. “Itu bisa dijembatani dengan yang namanya komunikasi,” tegas founder lembaga survei KedaiKOPI itu.
Namun, di balik berbagai upaya positif tersebut, Hensa tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang dihadapi pemerintah, terutama terkait ketersediaan dana untuk membiayai program ketahanan pangan secara berkelanjutan.
“Hukum umum ya, ketersediaan dana di pemerintah. Nah, sampai saat ini pemerintah sudah melakukan langkah konkret efisiensi selanjutnya. Jadi wajar dan perlu juga kita tunggu aksi-aksi berikutnya dari pemerintah,” tambahnya.
Ke depan, Hensa berharap pemerintah mampu menjaga kesinambungan kebijakan dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperluas partisipasi masyarakat, serta memastikan pendanaan yang memadai bagi program-program strategis pangan nasional.
Satu tahun pemerintahan memang belum cukup untuk menilai hasil akhir dari sebuah visi besar. Namun, fondasi yang telah dibangun akan menjadi penentu apakah Indonesia benar-benar mampu mencapai kedaulatan pangan, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga di meja makan rakyatnya. (her)
