Soal Utang Whoosh, Pemerintah Siapkan Skema Pembayaran Tanpa APBN
INDOPOSCO.ID – Pemerintah memastikan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang dikenal dengan nama Whoosh. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10).
Menurut Prasetyo, pemerintah tengah mengkaji opsi pembiayaan alternatif di luar skema APBN agar tidak membebani anggaran negara.
“Sudah pernah dibahas sebelumnya agar dicarikan skema lain untuk mengatasi beban keuangan tersebut,” jelasnya.
Saat ditanya apakah isu pembiayaan utang Whoosh menjadi bagian dari agenda rapat terbatas malam itu, Prasetyo menegaskan bahwa topik tersebut tidak termasuk dalam pembahasan.
“Tidak, malam ini tidak dibicarakan soal Whoosh,” ujarnya menjawab pertanyaan media.
Meski demikian, Prasetyo menilai kehadiran Whoosh sangat bermanfaat bagi masyarakat karena mampu mempercepat konektivitas antara Jakarta dan Bandung.
“Ini salah satu moda transportasi yang sangat membantu mobilitas warga,” tambahnya.
Ia juga menyinggung rencana pengembangan jalur kereta cepat dalam jangka panjang sebagai bagian dari strategi nasional sektor transportasi. “Kita ingin proyek seperti ini bisa terus berkembang, mungkin ke depannya bisa diperluas sampai ke Surabaya,” kata Prasetyo.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Media Gathering Kementerian Keuangan 2025 di Bogor pada Jumat (10/10) menegaskan bahwa APBN tidak akan dipakai untuk menanggung utang KCJB yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Pemerintah akan mendorong penyelesaian pembiayaan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), lembaga yang memiliki sumber pendanaan mandiri dan potensi dividen tahunan sekitar Rp80 triliun.
Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menjaga agar beban fiskal tetap terkendali dan memisahkan tanggung jawab antara pemerintah dan entitas swasta dalam proyek-proyek infrastruktur besar.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyebutkan bahwa ada dua opsi yang tengah dikaji untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan KCJB.
“Opsi yang dipertimbangkan adalah penambahan modal atau pengambilalihan aset oleh negara, seperti yang lazim dilakukan dalam industri perkeretaapian global,” ungkapnya dilansir Antara.
Dony juga mencatat bahwa KCJB telah menciptakan dampak ekonomi positif, dengan jumlah penumpang harian mencapai 30.000 orang.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keberlangsungan usaha KCIC yang kini menjadi bagian dari PT KAI tetap harus dijaga melalui skema pendanaan yang sehat dan berkelanjutan. (aro)
