Menkeu Ungkap 8 Strategi Jangka Menengah untuk Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional
INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun 2026 dilakukan di tengah ketidakpastian global yang luar biasa.
Lanskap geopolitik dan ekonomi dunia telah berubah drastis, mengharuskan Indonesia menyesuaikan strategi fiskal secara cermat dan adaptif.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (20/5/2025), Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan tatanan global yang stabil seperti sebelumnya.
Menurutnya, dunia kini berada dalam era persaingan ketat antarnegara dan pergeseran nilai-nilai globalisasi.
Penyusunan KEM-PPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dahsyat dan fundamental dari lanskap tatanan dan tata kelola dunia. Kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi sangat penting untuk diperkuat dan dijaga di tengah suasana gejolak dunia dan persaingan global yang meruncing.
“Kebijakan fiskal 2026 diarahkan pada penguatan daya tahan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan APBN untuk mewujudkan ‘Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi’ dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 strategi jangka menengah, yaitu ketahanan pangan; ketahanan energi; makan Bergizi Gratis (MBG); program pendidikan; program kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta akselerasi investasi dan perdagangan global,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagramnya seperti dikutip, Selasa (20/5/2025).
Di samping itu, APBN harus tetap dijaga sehat dan kredibel. Optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Di tengah berbagai tantangan global, kita perlu terus bekerja keras serta meningkatkan kolaborasi dan persatuan antarkomponen bangsa. Untuk itu, pemerintah mengharapkan dukungan, masukan, dan pandangan, terutama dari @dpr_ri untuk memperkuat kedaulatan bangsa dan ekonomi Indonesia,” tambahnya. (her)
