Ekonomi

KemenKopUKM Gandeng Bank BJB, Unpad, dan Alumni Ikopin Ciptakan Wirausaha Muda Handal dan Koperasi Moderen

INDOPOSCO.ID – Kementerian Koperasi dan UKM menjalin sinergi dan kerja sama dengan Bank Jabar Banten (BJB), Universitas Padjajaran (Unpad) dan Ikatan Alumni Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) dalam membangun wirausaha muda yang handal dan berdaya saing, serta menciptakan banyak koperasi moderen di Indonesia.

“Kami selalu membuka peluang sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak. Termasuk dengan perbankan, institusi pendidikan dan organisasi lainnya,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara penandatanganan nota kesepahaman Sinergi Dukungan Ekosistem Keuangan Koperasi dan UKM dan penandatanganan perjanjian kerjasama Kredit Ritel, antara PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten Tbk dengan Kementerian Koperasi dan UKM, di Kota Bandung, Jumat (14/1).

Arif menambahkan, ada lima agenda besar yang bakal dijalankan KemenKopUKM yang membutuhkan banyak sinergi dengan pihak lain. Pertama, pendataan koperasi dan UMKM secara by name dan by address yang akuntabel dan bisa digunakan bersama dalam pengembangan KUMKM di Indonesia.

“Itu sudah dijalankan sejak 2021 dan tahun ini pengumpulan data koperasi dan UKM. Jadi, kita butuh dukungan banyak pihak,” imbuh SesKemenKopUKM.

Baca Juga : KemenKopUKM Mediasi Koperasi Karyawan Hero Supermarket, Hasilkan Sejumlah Kesepakatan

Kedua, mewujudkan target menciptakan wirausaha muda produktif. Saat ini, rasio kewirausahaan masih berada di level 3,6% dan pada akhir 2024 ditargetkan di level 3,9% atau mendekati 4%. Artinya, setiap tahun harus mampu menciptakan sekitar 500 ribu wirausaha muda.

“Saya yakin dengan dukungan dari Unpad hal itu bisa terwujud. Saya juga berharap Unpad bisa menjadi Kampus Wirausaha, dimana mampu menciptakan lulusannya menjadi wirausaha,” kata Arif.

Ketiga, lanjut Arif, KemenKopUKM juga tengah menggebu menciptakan banyak koperasi moderen. Termasuk di dalamnya adalah merampungkan UU Perkoperasian. “Dalam hal ini, kita butuh dukungan dari Ikopin,” tegas SesKemenKopUKM.

Keempat, mengawal pelaku usaha mikro yang jumlahnya dominan mencapai 99,7% memiliki legalitas usaha. Pemerintah pun sudah menyiapkan aplikasi pendaftaran nomor induk berusaha atau NIB melalui aplikasi OSS.

“Kelima adalah mendorong usaha mikro dan kecil masuk dalam satu ekosistem bisnis yang kuat, sehat dan kondusif. Sehingga, mereka bisa masuk rantai pasok,” ulas Arif.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button