Ekonomi

Kementerian PUPR Targetkan 5 Kecamatan di Kuningan Bebas Kemiskinan Ekstrem

INDOPOSCO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke depan akan menyalurkan kolaborasi program pembangunan infrastruktur dan perumahan guna mengentaskan kemiskinan ekstrem di lima kecamatan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Adanya penanganan kemiskinan ekstrem tersebut diharapkan dapat mengurangi pengeluaran pemerintah daerah di masa pandemi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kantong-kantong wilayah kumuh di daerah.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mengungkapkan Kementerian PUPR saat ini mendapat tugas untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Baca Juga : Wapres Minta Gubernur NTT Kerja Keras Atasi Kemiskinan Ekstrem

“Kami harap tahun 2024 jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia bisa mencapai angka nol persen. Semua penduduk Indonesia termasuk masyarakat miskin ektrem bisa merasakan hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga mereka lebih sejahtera,” ujarnya saat melakukan Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ektrem di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021).

Tampak hadir dalam kegiatan itu, Bupati Kuningan Aceh Purnama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andie Megantara, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I Hari Suko, Direktur SSPJP Direktorat Jenderal Cipta Karya Pandu Atmosuharto, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, Kuswardono, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Erdward Abdurrahman, Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda selaku Ketua Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa II Kiagoos Egie Ismail, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial Indro Utomo, Kepala SKPD terkait masalah penanganan kumuh seperti Bappeda Kuningan, Dinas PUPR, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), BPKPP.

Rahman menjelaskan, pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR tapi juga melibatkan Kementerian / lembaga lain, sektor swasta dan masyarakat. Sedangkan target yang ingin dicapai adalah menurunkan beban pengeluaran pemerintah daerah, menurunkan wilayah kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat agar lebih sejahtera.

Baca Juga : Mendes: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Harus Jadi Kerja Bersama

Data angka masyarakat miskin yang menjadi target yang dijadikan dasar Kementerian PUPR untuk melaksanakan program ini berasal dari hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN. Kementerian PUPR juga ingin Pemerintah daerah untuk menyesuaikan data yang ada sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran.

“Ada lima wilayah Kabupaten Kuningan yang kami target agar bebas dari miskin ekstrem. Kelima daerah tersebut antara lain di Kecamatan Cidahu, Kecamatan Kalimanggis, Kecamatan Cimahi dan Cibingbin dan Kecamatan Darma,” katanya.

Ada sejumlah program di Kementerian PUPR yang bisa mendukung program ini antara lain Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan dengan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.

“Ke depan kami ingin agar penanganan miskin ini misalnya rumah tidak layak huni (RTLH) jangan terpencar dan berada di satu lokasi atau satu kluster sehingga mudah intervensi program penataan lingkungannya. Jika rumahnya sudah dibangun dengan layak maka lingkungannya juga akan ditata agar ke depan tidak menjadi kumuh lagi,” terangnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button