Ekonomi

APINDO Minta Pemerintah Moratorium UU Kepailitan dan PKPU

INDOPOSCO.ID – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan usul ke pemerintah supaya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menghentikan sementara atau moratorium UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

“Pengajuan Kepailitan dan PKPU ini sudah tidak lagi demi menyehatkan perusahaan, tetapi justru untuk kepailitan,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani saat konferensi pers “Polemik PKPU dan Kepailitan di masa pandemi Covid-19” di Jakarta, Selasa.

Menurut Hariyadi, banyak pelaku usaha kesulitan keuangan dan arus kas pada masa pandemi Covid-19, yang berujung pada sulitnya memenuhi kewajiban kepada kreditur.

Hal ini membuat banyak kreditur, khususnya kreditur konkuren (mitra kerja) yang menginginkan pembayaran segera dari debitur dengan cara mengajukan permohonan Kepailitan dan PKPU dengan memanfaatkan celah hukum dan kelemahan dalam UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengarah pada moral hazard.

Lanjut Hariyadi, potensi moral hazard termasuk penggelembungan utang, upaya-upaya memperoleh aset-aset secara paksa, dan kepentingan ekonomi lain.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Apindo, telah terjadi peningkatan kasus permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di seluruh Pengadilan Niaga di Indonesia mencapai 1.298 kasus sampai dengan bulan Agustus 2021.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button