Ekonomi

Masyarakat yang Tinggal di RTLH Dapat Bantuan Bedah Rumah

INDOPOSCO.ID – Sebanyak 968 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui Program BSPS ini, Kementerian PUPR ingin membuka lapangan kerja melalui Program Padat Karya Tunai serta mendorong semangat gotong royong masyarakat dalam membangun hunian yang layak huni melalui dana stimulan senilai Rp20 juta per unit rumah.

“Kami terus mendorong pelaksanaan Program BSPS di Provinsi NTB agar bisa selesai tepat waktu. Program BSPS ini  sangat diperlukan oleh masyarakat agar bisa merubah rumahnya yang tidak layak huni menjadi lebih layak huni,” ujar Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, K.M Arsyad saat melaksanakan pemasangan peneng Program BSPS di Dusun Kuripan Barat, Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Senin (14/6/2021).

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut  Kepala Sub Direktorat Wilayah 2, Chandra R.P Situmorang, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi NTB, Pudjiati Lestari, PPK  Rumah Swadaya, Warni, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat, Lalu Ratnawi, Camat Kediri, Hermawan, Kepala Desa Kediri Fadholy ibrahim dan perwakilan masyarakat penerima Program BSPS.

Pada kesempatan itu, K.M Arsyad didampingi Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I, Rini Dyah Mawarty menerangkan, Program BSPS yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan di Provinsi NTB memiliki progres yang baik di lapangan. Hingga saat ini tercatat progres Program BSPS dilaksanakan di lima kabupaten/kota  hingga bulan Juni 2021 telah mencapai progres 39.22 persen.

Lebih lanjut, Arsyad menambahkan, Program BSPS dapat membuka lapangan pekerjaan melalui Padat Karya Tunai (PKT) untuk masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program pro rakyat tersebut. Program BSPS juga meningkatkan semangat gotong royong karena dalam proses pembangunannya penerima bantuan diminta membentuk kelompok yang didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam proses pembangunannya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button