Batu Danantara

INDOPOSCO.ID – Umur Kementerian BUMN ternyata lebih pendek dari yang saya perkirakan. Saya pikir umurnya masih 15 hari sampai satu bulan. Ternyata hanya 10 hari dari tulisan Umur Pendek di Disway 22 September lalu, Kementerian BUMN sudah resmi bubar: 2 Oktober 2025. Hari itu DPR mengesahkan perubahan terbaru UU BUMN.

Kini istilah Kementerian BUMN tidak ada lagi di UU BUMN. Muncul penggantinya. Hanya setingkat badan: Badan Pengaturan BUMN. BP-BUMN.

Badan inilah yang memegang saham satu lembar di setiap perusahaan BUMN. Satu lembar itu disebut saham Merah Putih. Meski satu lembar punya hak veto. Bisa mengalahkan yang 99,99 persen.

Begitu kilat perubahan UU BUMN ini. Dalam setahun berubah dua kali. Yang pertama untuk melegalisasikan kelahiran Danantara. Yang kedua menghilangkan eksistensi Kementerian BUMN.

Perubahan pertama untuk membuat Kementerian BUMN tewas. Perubahan kedua untuk menguburkan mayatnya.

Kini kekuasaan mutlak pengelolaan BUMN ada di Danantara. Terkabullah keinginan lama menyatukan seluruh perusahaan BUMN.

BUMN yang tercerai berai itulah yang selama ini jadi alasan kenapa BUMN tidak maju. Tidak pernah bisa terjadi sinergi. Efisiensi tidak bisa tinggi.

Sangat birokratis. Pengambilan putusan teramat lambat.

Kini semua itu sudah berlalu –seharusnya. Semua tergantung Danantara.

Kini Danantara ibarat satu perusahaan konglomerat di Indonesia.

Konglomerat terbesar. Mengalahkan Salim Group, Sinar Mas Group, Barito Pacific Group, dan grup apa pun di Indonesia.

Tentu Danantara tetap milik negara. Bukan milik pemerintah. Terutama bukan milik swasta. Dengan status milik negara bisakah Danantara sefleksible swasta. Apakah Danantara tidak sering-sering dipanggil DPR? Apakah keuangannya tidak harus diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Seharusnya begitu. Ada anggapan dengan tidak diaudit BPK membuat Danantara lebih bebas melakukan korupsi. Seolah audit oleh BPK lebih hebat. Padahal kenyataannya tidak begitu. Audit oleh akuntan publik justru lebih sulit diajak ”kompromi”. Yang beranggapan diaudit BPK lebih ketat, pastilah tidak pernah merasakan sendiri bedanya diaudit BPK dan diaudit auditor swasta profesional. Apalagi auditor Danantara Group nanti harus yang disetujui BPK. Mestinya tidak ada masalah sama sekali.

Tentu tetap tidak mudah bagi Danantara untuk sefleksible grup Salim atau Barito Pacific. Di dalam Danantara kini ada hampir 1.100 perusahaan –termasuk anak, cucu, dan cicit. Dari 1.100 perusahaan itu 50 persennya dalam keadaan rugi. Yang berlaba besar hanya delapan perusahaan.

Maka secara teoretis lebih baik Danantara memiliki delapan perusahaan itu saja. Selebihnya bisa dijual. Tapi itu tidak mungkin. Danantara harus menerima BUMN apa adanya.

Lalu akan diapakan begitu banyak perusahaan?

Presiden Prabowo sepertinya sudah jengkel sampai ubun-ubun. Sampai akan mengerahkan KPK dan Kejaksaan Agung. Kesan yang mendalam di benak Presiden Prabowo adalah: begitu banyak korupsi dan pemborosan di BUMN.

Tidak efisien. Return to asset-nya sangat rendah.

Kini Danantara harus menghilangkan ubun-ubun itu. Harusnya bisa.

Pengelolaan BUMN sekarang lebih korporasi. Putusan bisa lebih cepat.

Dulu, untuk membubarkan perusahaan BUMN yang sudah mati pun tidak bisa. Harus izin DPR. Prosesnya panjang. Harus lewat menteri keuangan.

Membubarkan perusahaan –biar pun perusahaan itu sudah tidak beroperasi– dianggap sama dengan menghilangkan aset negara. Kementerian BUMN tidak punya hak menghapus aset. Harus minta persetujuan menteri keuangan. Menkeu tidak mungkin setuju. Menghapus aset sama dengan menghilangkan kekayaan negara.

Kalau pun menkeu setuju harus minta izin DPR. Itu bukan perkara mudah.

Maka sebenarnya ada lebih 50 perusahaan BUMN yang statusnya sudah mati. Hanya mayatnya yang belum dikubur.

Kini wewenang menguburkan mayat itu sepenuhnya ada di Danantara. Paling hanya perlu minta persetujuan BP-BUMN.

Masalahnya: apakah BP-BUMN berani menyetujuinya. Rasanya pola lama masih akan terulang: tidak ada pejabat di BP-BUMN yang berani menyetujui pembubaran itu.

Satu-satunya yang bisa melakukannya adalah presiden. Kalau presiden yang membubarkan maka pertanggungjawaban hukumnya di presiden. Presiden punya diskresi untuk itu. Pejabat di bawah presiden rasanya masih takut kalau-kalau suatu hari kelak dilaporkan ke KPK atau ke Kejaksaan Agung.

Maka, saran saya, Danantara segera membuat usulan: mana saja perusahaan yang harus dibubarkan. Mintakan ke presiden untuk membubarkan mereka. Agar Danantara tidak disibukkan oleh pekerjaan yang sama sekali tidak menghasilkan.

Demikian pula soal aset. BUMN memiliki aset terlalu besar –dan aset itu nganggur. Sebenarnya inilah yang menyebabkan return to asset BUMN itu rendah.

Baiknya semua aset nganggur dilepaskan dari masing-masing perusahaan.

Aset itu disatukan di satu bank aset. Langsung di bawah Danantara. Dengan demikian return to asset perusahaan BUMN bisa lebih baik.

Tahap berikutnya kelak semua aset dipindahkan ke Danantara. Perusahaan BUMN sewa aset itu ke Danantara. Begitulah praktik di konglomerasi swasta.

Memang wewenang Danantara kini sangat sentral. Tapi tetap saja yang dikelola adalah aset negara. Menurut UU yang sudah direvisi pejabat Danantara tetap dianggap pejabat negara. Uang Danantara tetaplah uang negara. Bukan uang perusahaan.

Soal ”pejabat negara” dan ”uang negara” inilah dua batu besar yang harus ditabrak Danantara. Batunya yang pecah atau kepalanya yang pecah. (Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan Edisi 3 Oktober 2025: Mendadak Dapil

ra tepak pol
alhamdulillah ♡♡♡ damai aman selamat sehat bahagia untuk kita semua

Hasyim Muhammad Abdul Haq
Partai di negara kita ada yang namanya memakai kata Demokrasi tapi dirinya sendiri tidak demokratis. Dulu saat reformasi, partai itu juga serba-berubah. Benderanya berubah. Namanya berubah ditambah Perjuangan. Pengurusnya juga berubah. Hanya satu yang tidak berubah: Ketumnya. Pun sampai sekarang. Ketum memang beda. Semoga nama Syiria tidak berubah menjadi Syria Perjuangan.

Hasyim Muhammad Abdul Haq
“Gaji DPR/DPRD Seharusnya Rendah” Mari kita membayangkan seandainya gaji DPR dan DPRD dibuat rendah. Tujuannya: agar kursi wakil rakyat tidak diisi orang-orang yang niatnya cuma cari duit. Misal gaji wakil rakyat adalah: – Gaji DPR RI: 4x UMR – Gaji DPRD Provinsi: 3x UMR – Gaji DPRD Kab/Kota: 2x UMR Sudah. Cukup gaji saja. Tanpa tunjangan apapun. Kalau nggak mau gaji segitu, ya sudah nggak usah maju jadi caleg. Lalu misal ada yang protes: “Tapi anggota DPR dan DPRD yang sekarang kan kemarin modalnya belum balik?” Oke kalau begitu, program gaji rendah ini kita mulai di tahun 2029 (pileg selanjutnya). Jadi kita umumkan dari sekarang bahwa di Pileg berikut nanti, gaji (pendapatan) anggota DPR dan DPRD akan turun drastis. Dengan diumumkan seperti itu, maka peminat caleg nanti akan turun. Itupun, mereka tak akan lagi bagi-bagi duit saat coblosan karena tahu bahwa pendapatan DPR tak sebanyak dulu. Kita nanti bisa lihat seberapa banyak yang tetap mau menjadi wakil rakyat dengan kondisi seperti itu.

Hasyim Muhammad Abdul Haq
Kekuasaan itu melenakan. Kursi empuk kekuasaan itu seperti candu. Semoga para pejabat baru di Suriah tidak kaget dan merasa, “Ternyata jadi penguasa itu enak ya.” Lalu mereka pun tak mau diganti. Mereka akhirnya tahu kenapa Al Assad dulu tidak mau turun dari jabatannya. Reformasi di Indonesia dulu juga didorong oleh semangat regenerasi. Politisi-politisi muda bermunculan saat reformasi. Tapi begitu pelaku reformasi menua, ternyata sama saja, tak mau diganti posisinya. Ada parpol yang ketumnya nggak pernah bisa diganti. Anggota DPR pun banyak yang puluhan tahun sejak reformasi nggak pernah diganti. Tak ada regenerasi. Sebagai pembuat UU, anggota DPR tidak mau membatasi masa jabatan untuk diri mereka sendiri. Mereka hanya membatasi masa jabatan eksekutif. Jabatan itu melenakan. Apalagi gajinya tinggi, tunjangannya banyak, uang hasil memalak pun terbuka lebar. Pendapatan yang legal: dimaksimalkan, pendapatan yang ilegal: diusahakan.

djokoLodang
-o– Efek Kobra … Dengan dilaksanakannya pemilu di Syria bulan ini saya justru waswas: jangan-jangan pemilu itu membuat ketertarikan masyarakat ke politik meningkat. Lalu terjadilah konflik politik. … *) Pada masa penjajahan Inggris di India, pemerintah kolonial pusing dengan banyaknya ular kobra berbisa di Delhi. Solusi mereka sederhana: beri hadiah untuk setiap bangkai kobra yang diserahkan warga. Awalnya, kebijakan ini terlihat sukses—jumlah kobra berkurang drastis. Tapi tak lama kemudian, muncul ide “kreatif” dari warga: beternak kobra demi bisa menukar bangkainya dengan hadiah. Begitu pemerintah sadar dan menghentikan program itu, para peternak malah melepaskan ular-ularnya ke alam bebas. Hasilnya? Jumlah kobra justru lebih banyak daripada sebelumnya. –> Kisah itu kini dikenal sebagai “Cobra Effect”; contoh klasik bagaimana sebuah kebijakan dengan niat baik bisa berakhir menjadi bumerang. –koJo-

Agus Suryonegoro III – 阿古斯·苏约诺
LABORATORIUM DEMOKRASI TANPA PARTAI? Eksperimen politik di Suriah ini bisa jadi bahan kuliah gratis tentang teori demokrasi. Bayangkan: pemilu tanpa partai Caleg maju langsung dari dapil. Secara ilmiah, ini lebih dekat ke demokrasi murni ala Yunani Kuno, di mana individu tampil mewakili “komunitasnya”, bukan sekadar “stempel” partai. Tapi ada tantangan, bagaimana menjaga keberagaman representasi tanpa mekanisme agregasi politik seperti partai? Kalau tidak hati-hati, bisa muncul “demokrasi individu-individu” yang malah bikin parlemen jadi “pasar suara”. Sisi menariknya, sepertiga kursi ditunjuk Presiden. Mirip sistem “quota golongan” yang pernah kita kenal di Indonesia zaman Orde Baru. Bedanya, di Suriah justru ini dianggap jalan keluar dari hegemoni satu partai. Kalau benar tanpa partai lebih efisien, DPR kita mungkin bisa dicoba “cuti partai” dulu lima tahun. Siapa tahu rapat jadi lebih singkat, dan gaji Rp 7,5 juta/bulan terasa tidak lagi utopis. Singkat kata, Suriah sedang bikin “lab eksperimen demokrasi” yang patut kita amati. Jangan-jangan mereka justru menemukan format baru yang lebih sehat daripada demokrasi partai yang kadang lebih sibuk mengurus logo dan “ketum” ketimbang rakyat.

ALI FAUZI
Dari deskripsi Pak DIS di atas, reformasi di Syiria lebih total dari reformaasi Indonesia pascatumbangnya era Orde Baru. Reformasi di Syiria sampai merubah sendi-sendi negara, seperti: Lagu kebangsaan, lambang negara dan bendera. Tapi semua perubahan itu tak membuat situasi politik Syiria bergejolak. Semoga saja era pemerintahan baru Syiria nanti berlangsung betul-betul sesuai cita-cita reformasi. Bukan seperti hasil reformasi di Indonesia saat ini –setelah 25 tahun lewat. Banyak yang menilai era reformasi sekarang jauh dari cita-cita reformasi baik dari sisi demokrasi, penegakan hukum, dll.

Prieyanto
SANTRI MENDADAK, Tadi malam, ayas ke Buduran Sidoarjo. Bermaksud menemui dan memberikan support pada team rescue perusahaan kami, ber-anggotkan 7 orang. Mereka tiba di TKP sejak hari ke-3 untuk membantu evakuasi korban ambruknya bangunan di ponpes Al Khoziny. Saat tiba di dekat lokasi, mobil pribadi, plat merah dan mobil rescue berjejer di kiri kanan jalan utama, jalan masuk ke arah Ponpes ditutup dan hanya Ambulance yang parkir. Dari cerita mereka-Team Rescue, ayas mendapatkan gambaran struktur bangunan dan kesulitan evakuasinya, dan beberapa hal yang tidak terekspos media. Kejadian para ‘santri mendadak’ tertimpa bangunan, ketika sholat Ashar berjamaah, yang masih dalam perawatan di rumah sakit semoga cepat sembuh, yang masih di dalam teruntuhan cepat bisa dievakuasi, dan yang sudah meninggal semoga husnul-khatimah, Aamiin YRA. #prie

Sadewa 19
Alkisah, Raja yg baik hati itu sedang sangat murka. Bagaimana tidak, program unggulannya baru saja dinilai jelek. Konon hanya 11 yg selamat dari 100 orang yg diberi makan olehnya. Sisanya sakit perut. Diare disebabkan “Program Makan Rakyat” unggulannya. “Ndasmu dimana ? Dasar nggak becus kalian !!!” Raja marah-marah sambil menggebrak meja. Semua menteri terperangah. “Ampun paduka, ini bukan keracunan. Tetapi percepatan metabolisme. Tanda progam gizi kita berhasil terlalu cepat” kata Mahapatih. Raja yg bijaksana itu melunak “Mahapatih, rakyat kita bukan kelinci percobaan. Program ini janji besar kita untuk meningkatkan kualitas rakyat, kegagalan ini menunjukan kita terlalu buru buru, mengejar kuantitas bukan kualitas!!:. “Sendiko dawuh, paduka benar” kata mahapatih. “Kami terlalu mengejar kuantitas tanpa mempertimbangkan kualitas dan preferensi rakyat”. Tidak semua rakyat suka martabak, atau sang pisang. Akan kami seleksi kembali menu yg tersedia, kata sang Patih. Dengan bijaksana, Raja memberi perintah “libatkan rakyat setempat, libatkan petani, nelayan, pedagang, tabib, ahli gizi jangan semua terpusat”. Mahapatih dan para menteri menunduk. “Ekonomi jg harus tumbuh, jangan hanya ada di lingkaran istana” tambah sang Raja. “Baik paduka” jawab serentak para peserta rapat. “Dan yang terpenting, kalian harus mencoba makanan itu, sebelum rakyat mencobanya” tutup sang Raja. Kali ini para menteri dan pejabat saling pandang dan sontak mereka ijin ke toilet berjamaah.

Kalender Bagus
Saya curiga demokrasi kepartaian tersebut dulunya sengaja diendorse west country, biar gampang menyetir negara lain. Cukup dengan menyetir bos partainya, ga perlu harus susah payah menggiring opini rakyatnya yang jutaan jumlahnya.

Jokosp Sp
Pasal 2 Ayat 1 dalam konstitusi berbunyi : “Kedaulatan ada di tangan rakyat”. No debat. Anggota DPR mengklaim : “Kedaulatan itu saya yang mewakili”. Bagaimana mungkin kedaulatan itu diwakili?. Kedaulatan itu adalah absolut, itu ada di tangan rakyat. Masak DPR yang kerjanya hanya lima tahun dalam satu periode pemilu, mengganggap dirinya mewakili kedaulatan rakyat?. Itu TOLOL sekali (RG).

Kalender Bagus
Sistem kepartaian sebenarnya mirip dengan tengkulak. Gak cocok lagi dengan jaman sekarang. Selama masih ada partai, maka namanya uang mahar pencalonan akan tetap ada.

Kalender Bagus
Saya pernah ketemu tukang tradisional membangun bangunan empat lantai, saya tanya mana gambarnya, ternyata mereka membangunnya berdasarkan rasa-rasa, sepengelaman mereka dahulu. Jika ada nego dari pemilik untuk menghemat, juga bisa diatur.

MULIYANTO KRISTA
Saya Sangat Setuju Sekali bah anggota DPR digaji Rp 35 JT/ bln include dengan semua tunjangannya. Biar gaji tersebut buat screening bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Hanya orang-orang yang benar-benar ingin mengabdikan dirinya buat kemajuan negeri ini yang mau mencalonkan dengan gaji segitu. Bukan orang-orang yang ingin memperkaya diri dan kelompoknya seperti yang selama ini terjadi.

Tivibox
Di sini, untuk menjadi “anu” itu seperti melamar kerja Untuk kali pertama, perlu modal untuk membuat lamaran. Kemana melamar ? Ya ke pemilih. Biasanya CV nya berupa amplop dan janji-janji manis, plus muka agak tebal tapi dimanis-maniskan. Soal pendidikan dan wawasan tidak terlalu penting. Kalau lamaran berhasil, maka luluslah dia dan langsung tanda tangan kontrak kerja selama 5 tahun, lalu menuju kursi dan meja kerja yang sudah disediakan. Ruangannya luas dan adem. Lalu.., tinggal datang, duduk, dengar, debat, dengkur (kadang-kadang) lalu terakhir tentu saja du*t. Tiap bulan dapat gaji plus tunjangan sangat-sangat besar (karena yang bikin standar penggajiannya ya dia sendiri). Kan enak, mau bikin berapa saja bisa. Nanti tinggal minta sama bendahara yang pusing tujuh belas keliling. Menjelang 5 tahun, kontrak kerja mau habis tapi modal sudah ada. Modal yang dulu sudah BEP bahkan sudah laba berlipat-lipat. Tak ada resiko kerugian. Proses melamar diulangi lagi tapi tentu dengan keyakinan penuh karena semua sudah dipegang. Begitu seterusnya berulang setiap 5 tahun. Ada kalanya nasib tidak berpihak, ketika lamaran ditolak, tapi jangan khawatir uang pensiun seumur hidup sudah menunggu. Nikmat mana yang mau didustakan.

Kalender Bagus
Dulu gaji DPR itu tidak dipermasalahkan oleh anggota DPR berapapun besarnya. Karena gaji itu tak terlalu penting, yang penting ceperannya. Jaman sekarang dimana KPK sangat perkasa, saluran ceperan itu banyak yang tersumbat. Akhirnya dicari cara agar modal nyaleg bisa balik dengan cara yang resmi, salah satunya dengan menaikkan gaji. Sayangnya, cara ini pun sepertinya gagal total, oleh gerakan berbendara One Piece.

Muh Nursalim
Homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi lainnya. Saling mencakar, saling membunuh. Maka dibutuhkan Leviatan. Hewan raksasa yang dapat mengendalikan para serigala. Itulah negara. Kata Thomas Hobbes. Di atas teori itulah negara-negara demokrasi hari ini berdiri. Disebut kontrak sosial. Ahmad sharaa adalah Leviatannya Suriah. Di tengah para serigala yang sudah lelah berkelahi, mestinya tidak perlu terburu-buru ngadakan pemilu. Biarkan saja para serigala kembali membangun rumahnya yang hancur dulu. Mencari makan untuk anak-anaknya. Mereka sedang menikmati indahnya hidup damai.

Agus Suryonegoro III – 阿古斯·苏约诺
GAJI DPR KITA: ANTARA LOGIKA DAN LELAP FANTASIA.. Kalau pakai pendekatan ilmiah, gaji anggota DPR seharusnya mengikuti dua indikator: 1). pendapatan rata-rata rakyat dan 2). produktivitas negara. CHDI hari ini memberi dua referensi menarik: 1). Pertama, gaji DPR disetarakan dengan penghasilan rata-rata rakyat (sekitar Rp 7,5 juta/bulan). 2). Kedua, kalau mau ikut pola Hong Kong—proporsional terhadap income per kapita—maka gaji DPR RI mestinya sekitar Rp 35 juta/bulan. Secara teoritis, Rp 7,5 juta memang “membumi” tapi berisiko membuat DPR kita terlalu sibuk cari tambahan. Sedangkan Rp 35 juta lebih realistis, meski tetap terasa “wah” di mata rakyat. Jadi angka ideal mungkin di tengah-tengah: sekitar Rp 20–25 juta. Cukup untuk hidup layak, tapi tak cukup untuk pemeliharaan mobil dan rumah mewahnya. Kalau orangnya pas, dengan gaji segitu, DPR akan benar-benar berfungsi sebagai “Dewan Perwakilan Rakyat” Bukan “Dewan Perwakilan Rebung”—yang hanya tumbuh subur saat musim tunjangan datang.

Sibigo Ambarowa
Jika dikonversi dari income per kapita Hongkong maka gaji anggota DPR kita adalah 4800/53000 x 230jt = sekitar Rp 21juta/bulan. Cukuplah. Jangan ditambah lagi 50juta/bulan untuk kontrakan

Tom Rusdi
Awalnya saya pikir abah seorang petualang sejati. Tapi setelah saya pikir- pikir lagi, tidak demikian. Lha kemana- mana bawa guide. Contoh perjalanan ke syria ini beliau bawa Gus Najih. Yah kalo cuman begitu semua orang yang punya duit ya berani wkwk. Maaf abah hehe

Mbah Mars
Di Damaskus, saat berkecamuk perang saudara. Seorang anak kecil bertanya pada ayahnya: “Ayah, kenapa kita sering hidup dalam kegelapan?” “Karena pemerintah ingin kita lebih dekat dengan Tuhan lewat doa saat listrik mati.” “Oh begitu… tapi kenapa kalau listrik nyala kita langsung berteriak ‘Allahu Akbar’ juga?” “Karena itu mukjizat, Nak.”

Udin Salemo
Pemilihan ala Nepal lebih Joss. Gak perlu habis uang banyak. Gak perlu kpu, gak perlu bawaslu. dua lembaga itu gak perlu, hanya menghabiskan uang.

Er Gham 2
Senin sore ambruk. Malam alat berat masuk, tapi bahaya jika digunakan. Takut ambrol dan membahayakan yang masih hidup. Lalu apa? Hari rabu sudah saya singgung, gali terowongan kecil dari beberapa titik. Gunakan dongkrak juga untuk angkat sedikit beton. Terowongan berupa lubang kecil dibuat untuk petugas bisa merayap ke dalam dari bawah bangunan yang hancur. Sekedar buat merayap. Digali pakai tangan, linggis, bor beton tangan kalo perlu, selama 24 jam full dari beberapa titik. Tidak hanya satu titik. Buat lubang seperti anjing atau kelinci yang buat lubang ke bawah pagar. Mungkin panjang, tapi khan banyak personel di sana, jadi bergantian. Pasti ditemukan celah atau ruang kecil tempat korban yang masih selamat. Jangan bergantung pada teori golden time 72 jam. Bisa saja masih ada yang hidup tapi terluka atau terjepit dan butuh kepastian dalam 24 atau 48 jam. Kalau kurang personel, bisa minta ratusan TNI untuk buat terowongan kecil. Harus terus menerus, bergantian 24 jam, berpacu dengan waktu. Berharap ada banyak yang masih bisa diselamatkan. Senin sore ambruk, selasa sore beberapa terowongan kecil, walau sekedar hanya untuk merayap, sudah bisa diselesaikan, walau baru lima atau sepuluh meter. Semoga masih ada yang bisa segera diselamatkan.