INDOPOSCO.ID – Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof Dr Ni’matul Huda menyatakan, rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA keliru, lantaran fungsi tersebut sepenuhnya berada pada Kementerian Pendidikan.
“PTUN bukan untuk mengklarifikasi ijazah. Itu jalurnya ke Kementerian Pendidikan (saat ini menjadi Kemendikdasmen),” kata Ni’matul Huda kepada INDOPOSCO melalui gawai, Jakarta, (11/11/2026).
Gibran menyatakan niatnya menempuh jalur hukum melalui PTUN untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan dan ijazahnya. Langkah itu mengemuka setelah dia melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) usai menyampaikan pengunduran diri.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat final and binding, sehingga tidak dapat digugat kembali melalui jalur peradilan yang sama. Senada, putusan MA sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa digugat lagi, kecuali jika pihak tergugat—dalam hal ini Kementerian Pendidikan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
“Putusan Kasasi MA yang kemarin terkait Suket tidak sah bisa diajukan peninjauan kembali jika pihak Kementerian Pendidikan yang mengajukan,” jelas Ni’matul Huda.
Ia menambahkan bahwa PTUN merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu, kedudukannya tidak bisa melebihi kewenangan MA.
MA telah mengeluarkan putusan kasasi nomor 742/K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 yang mengabulkan gugatan M. Subhan dan menyatakan batal serta tidak sah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 terkait penyetaraan pendidikan SMA Wapres Gibran.
“Apalagi PTUN ada di bawah MA, sedangkan MA sudah mencabut keabsahan Suket yang terkait ijazah Wapres,” imbuh Ni’matul Huda.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara usai menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto, menyusul putusan MK dan MA terkait polemik syarat dan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA.
Ia mengaku telah bertemu dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan banyak masukan untuk menghadapi gejolak saat ini, salah satunya agar tetap berjuang di PTUN.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” tutur Gibran terpisah di Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore. (dan)
