INDOPOSCO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif menyebarluaskan informasi terkait capaian kinerja dua tahun pemerintahan. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial agar berbagai hasil pembangunan dapat terekspos secara merata hingga ke pelosok wilayah.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Benni Irwan, menegaskan bahwa keterlibatan Pemda sangat dibutuhkan mengingat seluruh program kementerian dan lembaga pada dasarnya beroperasi di daerah serta bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
”Kita ingin informasi ini disampaikan secara luas. Kita ingin disampaikan secara terstruktur, lebih transparan, dan mudah-mudahan mudah pula diakses oleh masyarakat,” ujar Benni saat membuka Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Capaian Kinerja 2 Tahun Pemerintahan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Langkah sinergis ini diambil menyusul temuan evaluasi internal Kemendagri yang menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum mendapatkan informasi utuh mengenai ragam program pembangunan yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.
Sebagai pijakan operasional, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.10/8834/SJ. Melalui SE tersebut, seluruh kepala daerah diinstruksikan untuk menggerakkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), perangkat daerah terkait, serta jajaran kehumasan agar terdepan mempublikasikan capaian kinerja pemerintah.
Benni meminta para kepala daerah turun langsung memimpin dan memfasilitasi diseminasi informasi ini. Menurutnya, momentum tersebut juga sangat tepat dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk memaparkan hasil-hasil pembangunan konkret yang telah dicapai di wilayah kepemimpinannya masing-masing.
Penyebarluasan informasi disarankan memanfaatkan berbagai media terintegrasi, mulai dari konferensi pers bersama insan pers, pengelolaan media sosial, pengoptimalan saluran resmi Pemda, hingga penggunaan media luar ruang seperti videotron. Materi publikasi dari pusat dapat dikemas ulang menjadi konten informatif yang sesuai dengan karakteristik lokal.
”Kita berharap semua Ibu dan Bapak difasilitasi oleh Pemda melalui anggaran yang tersedia di APBD pemerintah daerah masing-masing,” tutur Benni menggarisbawahi dukungan pendanaan daerah.
Guna menjaga konsistensi publikasi, Kemendagri menjadwalkan rapat koordinasi berkala hingga akhir Desember 2026. Pada sesi pembuka, pembahasan memfokuskan pemaparan sektor kesehatan dan pendidikan, sebelum nantinya bergulir ke sektor strategis lainnya. Setiap daerah juga diwajibkan menyetorkan laporan pelaksanaan kegiatan publikasi maksimal tujuh hari setelah rapat koordinasi digelar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom Hariqo Wibawa Satria, Kepala Karo Humas Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha, serta Kepala Karo Perencanaan dan Anggaran Kemenkes Liendha Andajani. (adv)
