INDOPOSCO.ID – Anggota DPR RI Ahmad Irawan mendesak pemerintah Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan tata kelola sejumlah program prioritas, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga dana transfer ke daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab kritik publik sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan memiliki tanggung jawab bersama untuk menyukseskan agenda Presiden Prabowo. Namun, sejumlah kebijakan transformatif pemerintah dinilai belum mendapatkan perhatian dan pemahaman yang seimbang akibat lemahnya sosialisasi serta beredarnya informasi yang keliru di tengah masyarakat.
“Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” kata Ahmad dalam Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, Hingga Kemandirian Nasional”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad juga menyoroti pelaksanaan reforma agraria. Menurutnya, kebijakan reforma agraria tidak boleh hanya berorientasi pada legalisasi aset dan pembagian sertifikat tanah, tetapi harus menyentuh penyelesaian konflik agraria serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas penguasaan lahan.
Ia menilai harmonisasi data pertanahan dan koordinasi antarkementerian menjadi faktor penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria. Karena itu, penerapan kebijakan satu data perlu diperkuat agar informasi antarkementerian dan lembaga tidak saling bertentangan.
Terkait program MBG, Ahmad menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan penting dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Meski demikian, pelaksanaannya harus dibarengi pengawasan anggaran yang ketat, transparansi, serta penindakan tegas terhadap setiap penyimpangan sesuai ketentuan hukum.
“Kita membutuhkan program seperti ini dan sebenarnya kita harus mengapresiasi Presiden. Ini adalah bukti kepedulian kepada masyarakat,” ujarnya.
Ahmad turut menyinggung rasionalisasi anggaran program MBG yang disebut mengalami penyesuaian dari lebih dari Rp360 triliun menjadi sekitar Rp240 triliun. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat agar program tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain MBG, Ahmad meminta pemerintah mempercepat operasional Koperasi Desa Merah Putih agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Ia menilai keberadaan koperasi tersebut memiliki potensi strategis dalam memperkuat ekonomi desa, termasuk mendukung distribusi barang bersubsidi dan kebutuhan logistik masyarakat.
“Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat bahwa apa yang kita bangun selama ini memang memberikan manfaat,” katanya.
Ahmad juga menyoroti persoalan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebut kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) di banyak daerah masih berada di kisaran 10 persen dari total APBD.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui inovasi peningkatan pendapatan, perbaikan tata kelola keuangan, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal.
Ia mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Setiap kebijakan yang diumumkan harus melalui persiapan dan kajian matang sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah.
Di tengah dinamika geopolitik global dan tekanan ekonomi internasional, Ahmad turut mengapresiasi kebijakan pemerintah yang masih mempertahankan subsidi dan kompensasi energi untuk masyarakat.
“Hingga saat ini, subsidi dan kompensasi energi masih ditanggung pemerintah. Itu adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.
Ahmad menegaskan, evaluasi terhadap jalannya pemerintahan tidak cukup hanya berhenti pada penyampaian kritik maupun pembelaan terhadap kebijakan yang telah dibuat. Evaluasi harus menghasilkan pembenahan konkret, peningkatan transparansi, dan penguatan pengawasan agar program-program pemerintah berjalan efektif serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.(dil)
