INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada pemegang konsesi sumber daya alam (SDA) yang tidak mampu menunjukkan kinerja nyata. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh sembarangan memberikan izin pengelolaan kekayaan negara tanpa memastikan kapasitas dan keseriusan pihak penerimanya.
Prabowo menegaskan, setiap konsesi harus diberikan melalui pertimbangan matang, bukan sekadar membagikan hak pengelolaan.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah mengemban tanggung jawab kepada rakyat sehingga setiap kebijakan terkait sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kalau kita bicara pemerintah kita, kita harus tahu tanggung jawab kita kepada rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Sebagai langkah konkret, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menindak konsesi yang tidak dimanfaatkan secara produktif.
Ia menegaskan, izin yang tidak dikerjakan selama lebih dari dua tahun harus dicabut agar pengelolaan sumber daya alam tidak terhambat oleh pemegang konsesi yang gagal merealisasikan kegiatannya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa sikap santun dan terbuka yang menjadi karakter bangsa Indonesia tidak boleh membuat pemerintah kehilangan ketegasan dalam menegakkan aturan. Baginya, menghormati siapa pun tetap penting, tetapi keramahan tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan pengelolaan kekayaan negara berjalan tanpa hasil yang jelas.
“Kita hormati siapapun. Saya berkali-kali menyampaikan, bangsa Indonesia ini dasarnya adalah bangsa yang santun, bangsa yang ramah, bangsa yang suka dengan tamu. Dasar kita begitu, tapi kadang-kadang keramahan kita, kebaikan kita, kadang-kadang menjadi naif,” jelas Prabowo.
Penertiban konsesi tersebut, lanjut Prabowo, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kekayaan nasional dikelola secara optimal. Besarnya potensi sumber daya alam Indonesia harus diiringi tata kelola yang lebih baik sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada segelintir pihak, melainkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Prabowo menekankan, tantangan Indonesia bukan semata-mata terletak pada besarnya kekayaan yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan mengelolanya demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” tambahnya. (her)
