INDOPOSCO.ID – Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan seorang dokter di Bandung, Jawa Barat, menuai sorotan DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak hanya mengecam peristiwa tersebut, tetapi juga mengambil langkah tegas terhadap dokter yang diduga menjadi pelaku.
Nurhadi menilai, dugaan kekerasan seksual terhadap anak berusia 3,5 tahun itu merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh, baik dari sisi hukum maupun pengawasan profesi kedokteran.
“Saya mengutuk keras dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Bandung yang melibatkan seorang dokter. Apalagi, korban merupakan anak yang masih berusia balita dan terduga pelaku adalah ayah kandungnya sendiri,” kata Nurhadi dalam keterangan persnya, Kamis (22/10/2026).
Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah seorang dokter berinisial IS diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri hingga korban mengalami infeksi gonore.
Menurut Nurhadi, peristiwa ini semakin memprihatinkan karena anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru diduga menjadi korban kekerasan dari orang terdekat yang semestinya memberikan rasa aman.
“Ini merupakan persoalan serius karena anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru diduga mengalami kekerasan dari orang yang semestinya menjadi pelindungnya,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu meminta Kemenkes mengambil langkah konkret terhadap dokter IS yang diketahui memiliki klinik praktik mandiri dan apotek. Ia menilai, dugaan pelanggaran yang melibatkan tenaga medis harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin profesi.
“Saya meminta Kementerian Kesehatan untuk tegas, jangan berhenti hanya pada kecaman dan menyerahkan persoalan ini kepada proses hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, Kemenkes telah menyampaikan kecaman terhadap kasus tersebut. Namun, kementerian menyatakan masih menunggu hasil proses hukum sebelum menindaklanjuti status registrasi dan perizinan praktik dokter IS.
Menanggapi hal itu, Nurhadi meminta Kemenkes berkoordinasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia dan Dinas Kesehatan untuk menelusuri status registrasi, izin praktik, serta kemungkinan adanya pelanggaran disiplin profesi.
Menurutnya, pengawasan terhadap tenaga medis harus berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak ada ruang bagi siapa pun untuk berlindung di balik profesi maupun gelar yang dimiliki.
“Gelar dokter tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban. Apabila pelanggaran terbukti, proses penegakan hukum dan sanksi profesional harus dijalankan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.
Dalam perkembangan kasus tersebut, dokter IS dilaporkan telah ditangkap polisi setelah sebelumnya diduga membawa kabur korban selama tiga pekan. Sementara itu, korban telah diselamatkan dan mendapatkan penanganan khusus, termasuk menjalani visum et repertum di Rumah Sakit Kartika Asih serta ditempatkan di Rumah Aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat.
Nurhadi menegaskan, keselamatan dan pemulihan kondisi psikologis korban harus menjadi prioritas utama. Terlebih, berdasarkan keterangan ibu korban, dugaan kekerasan seksual tersebut disebut telah berlangsung sejak November 2025.
Korban juga diduga pernah diperlihatkan konten pornografi oleh terduga pelaku. Karena itu, penanganan kasus tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga harus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan berkelanjutan.
“Ada hal yang jauh lebih mendesak, yaitu keselamatan dan pemulihan korban. Saya meminta aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah dan instansi perlindungan anak memastikan korban berada dalam kondisi aman,” ungkap Nurhadi.
Ia juga meminta korban memperoleh pemeriksaan medis secara menyeluruh, pendampingan psikologis, serta perlindungan dari intimidasi maupun potensi kekerasan berulang. Selain itu, identitas korban wajib dirahasiakan agar tidak menimbulkan trauma baru.
Kasus ini bermula dari kecurigaan ibu korban terhadap perilaku anaknya pada akhir Desember 2025. Kecurigaan tersebut semakin menguat ketika korban mengeluhkan rasa sakit pada bagian organ intim saat buang air kecil.
Setelah menjalani pemeriksaan medis, ditemukan luka pada organ intim korban dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya infeksi gonore. Keluarga kemudian melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut kepada polisi pada akhir 2025. Namun, pihak keluarga menilai proses penanganan saat itu belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.
Nurhadi menilai, kasus ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan tenaga medis, khususnya mekanisme pengaduan dan penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan tenaga kesehatan.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya bergerak ketika sebuah kasus menjadi perhatian luas masyarakat. Sistem pengawasan harus mampu memastikan setiap laporan ditindaklanjuti, korban mendapatkan perlindungan, dan dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif.
“Kita tidak boleh hanya bergerak ketika kasus sudah menjadi perhatian publik. Harus ada sistem yang memastikan laporan ditindaklanjuti, korban dilindungi, dan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif,” ujarnya.
Meski demikian, Nurhadi menegaskan tetap menghormati proses hukum dan tidak ingin mendahului pembuktian. Namun, menurutnya, proses hukum tidak boleh menjadi alasan untuk menunda langkah perlindungan terhadap korban maupun tindak lanjut administratif dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap penanganan kasus ini dapat menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak, sekaligus memastikan setiap dugaan pelanggaran profesi ditangani secara transparan dan akuntabel.
“Keberhasilan penanganan kasus ini bukan sekadar seberapa cepat pemerintah mengeluarkan pernyataan, melainkan seberapa nyata negara hadir melindungi anak, memulihkan korban, dan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara transparan, profesional, dan akuntabel,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut.(dil)
