INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan para pejabat publik agar mengedepankan empati dan sensitivitas dalam berkomunikasi saat masyarakat menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul viralnya seloroh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang menuai sorotan di media sosial.
Ahmad menilai, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga berdampak terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan perekonomian masyarakat. Karena itu, komunikasi pejabat publik, khususnya kepala daerah, perlu mempertimbangkan kondisi warga yang terdampak langsung oleh bencana.
“Memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati. Bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla,” ujarnya, dikutip dari media massa, Rabu (14/10/2026).
Politikus Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan, pejabat publik perlu menyampaikan pesan yang menenangkan sekaligus membangun optimisme masyarakat. Di tengah kondisi darurat, komunikasi pemerintah seharusnya berorientasi pada penanganan bencana dan upaya memberikan kepastian kepada warga.
“Sebaiknya kepala daerah kita membangun optimisme kepada masyarakat kebakarannya akan padam,” katanya.
Sorotan terhadap komunikasi Gubernur Kalimantan Tengah itu mencuat setelah cuplikan video pernyataannya mengenai penanganan karhutla beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Agustiar menjelaskan bahwa hampir 97 persen pemicu karhutla berasal dari ulah manusia. Namun, ia juga menyisipkan seloroh berupa plesetan peribahasa, “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi”, yang kemudian menuai kritik karena dinilai kurang sensitif terhadap situasi masyarakat terdampak.
Persoalan ini kembali menyoroti pentingnya etika komunikasi publik dalam situasi krisis. Pernyataan pejabat di tengah bencana dapat memengaruhi cara masyarakat memahami situasi, menilai respons pemerintah, dan memperoleh informasi mengenai langkah penanganan yang sedang dilakukan.
Di Kalimantan Tengah, dampak karhutla menjadi perhatian karena kebakaran dan asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat, meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta menimbulkan kerugian ekonomi.
Dalam situasi tersebut, pejabat publik diharapkan mampu menyampaikan informasi secara jelas, menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak, serta menjelaskan langkah konkret untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampaknya.
Peringatan Ahmad Irawan menjadi pengingat bahwa penanganan bencana tidak hanya membutuhkan tindakan di lapangan, tetapi juga komunikasi publik yang bertanggung jawab. Kepala daerah diharapkan dapat menjaga kepekaan dalam menyampaikan pernyataan sekaligus membangun kepercayaan dan optimisme masyarakat selama proses penanganan karhutla berlangsung.(dil)
