INDOPOSCO.ID – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman (Haji Uma) menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 harus dihormati dan tidak boleh menjadi perdebatan berkepanjangan.
Putusan MA tersebut menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati keputusan hukum yang telah ditetapkan serta segera mencari jalan keluar sesuai aturan ketatanegaraan.
“Putusan MA itu final. Tidak boleh bertele-tele,” tegas Haji Uma dalam keterangan, Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, Wakil Presiden yang mengundurkan diri secara sukarela dan terhormat. Maka kekosongan, pengisian posisi tersebut dilakukan melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terhadap dua calon yang diusulkan Presiden.
“Mekanisme itu telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945,” ungkapnya.
Haji Uma menilai, pengunduran diri secara sukarela wakil presiden pilihan yang lebih bijaksana dan elegan, demi menjaga stabilitas ketatanegaraan.
“Kita menghargai kalau sang Wakil Presiden mundur dengan hormat. Itu sikap kenegarawanan,” ujarnya. (nas)
