INDOPOSCO.ID – Komisi II DPR RI menyoroti minimnya dukungan anggaran bagi pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Padahal, gubernur memiliki sejumlah tanggung jawab dalam mengoordinasikan urusan pemerintahan pusat di daerah, termasuk urusan kementerian vertikal dan kawasan perbatasan.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengatakan persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, pelaksanaan tugas GWPP membutuhkan dukungan anggaran yang jelas agar berbagai kewenangan yang dibebankan kepada gubernur dapat dijalankan secara efektif.
“Fokus kita GWPP, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Tapi kenyataannya anggarannya nol, padahal urusan kementerian vertikal juga harus tetap menjadi tugas gubernur, perbatasan juga menjadi tugas gubernur, bahkan urusan-urusan yang terkait dengan Wakil Pemerintah Pusat mestinya ada anggarannya,” ungkap Mardani dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).
Politikus Fraksi PKS tersebut menilai, ketidakjelasan dukungan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara tugas yang diberikan kepada gubernur dan sumber daya yang disediakan untuk menjalankannya.
Mardani menegaskan, terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian, yakni penyediaan anggaran yang memadai serta penguatan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Penguatan tersebut, katanya, tidak cukup hanya melalui Surat Perintah Tugas (SPTK) dan penetapan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tetapi juga harus disertai dukungan pembiayaan yang terukur.
Selain persoalan anggaran, Komisi II DPR RI turut menyoroti belum selarasnya sejumlah regulasi antarkementerian yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan perbedaan dan tumpang tindih aturan dapat menyulitkan pemerintah daerah menentukan dasar hukum yang harus dijadikan acuan. Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.
“Pada dasarnya banyak kebijakan pusat yang belum bisa diterjemahkan dengan lancar di daerah. Ada peraturan-peraturan yang tidak in-line, antara peraturan kementerian yang satu dengan peraturan kementerian yang lain. Sehingga kadang-kadang daerah sulit menerjemahkannya, harus mengikuti yang mana,” ujar Dede.
Politikus Fraksi Partai Demokrat itu mencontohkan persoalan pelaksanaan Reforma Agraria yang membutuhkan kejelasan aturan teknis. Ia menjelaskan, regulasi mengenai Reforma Agraria diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi dan mengatasi tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi kendala.
Namun, menurutnya, belum tersedianya peraturan pelaksana yang dibutuhkan membuat pemerintah daerah masih menunggu kepastian mengenai implementasi kebijakan tersebut.
“Dalam Reforma Agraria itu tentunya kita melihat undang-undang baru namanya Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Sebetulnya tujuannya adalah memotong birokrasi-birokrasi yang saling tumpang tindih. Namun, karena PP-nya atau peraturan pelaksananya belum turun, tentu semua bertanya-tanya,” jelasnya.
Dede menambahkan, Komisi II DPR RI berupaya membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai persoalan yang membebani penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut Transfer ke Daerah (TKD), tetapi juga pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta kepastian pelaksanaan Reforma Agraria.
Menurutnya, sosialisasi dan penyelarasan regulasi kepada kepala daerah perlu diperkuat agar kebijakan pemerintah pusat dapat dipahami dan diterapkan secara tepat di daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak terus-menerus menghadapi ketidakpastian ketika menjalankan program pembangunan.
“Kami mesti menangkap bahwa butuh sosialisasi peraturan kepada para kepala daerah, supaya mereka tidak bolak-balik ke Jakarta hanya untuk mencari kepastian hukum,” tegas Dede.
Komisi II DPR RI berharap pemerintah dapat memperjelas dukungan anggaran bagi pelaksanaan tugas GWPP sekaligus menyelaraskan regulasi lintas kementerian. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta memastikan kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara efektif.(dil)
