INDOPOSCO.ID – Ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat. Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mendorong pemberian dukungan anggaran lebih besar agar daerah dengan tantangan geografis tersebut dapat mengejar ketertinggalan pembangunan.
Deddy menilai, keterbatasan keuangan daerah, persoalan pertanahan, pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), hingga minimnya akses pembangunan masih menjadi tantangan bagi banyak pemerintah daerah.
“Saya kira hampir semua daerah sama masalahnya, masalah keuangan, masalah kebijakan, termasuk pertanahan, termasuk soal ASN. Kesulitan kepala daerah mengganti ASN, termasuk tertinggalnya daerah-daerah pulau terluar, pulau-pulau terpencil. Itu problem yang dihadapi bangsa ini sampai hari ini,” ujar Deddy kepada wartawan di Manado, Sulawwesi Utara, dikutip dari laman DPR RI, Selasa (13/10/2026).
Ia menegaskan, wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat karena menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses yang dapat memengaruhi pemerataan pembangunan.
Menurut Deddy, salah satu upaya yang tengah dibahas DPR RI untuk menjawab persoalan tersebut adalah penyusunan Undang-Undang Kepulauan. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penguatan kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah kepulauan.
Ia menilai, kebijakan afirmatif atau affirmative action perlu menjadi bagian dari upaya pemerataan, termasuk melalui alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.
“Kita sedang menggodok yang namanya Undang-Undang Kepulauan. Cuma nanti tergantung pemerintah kalau misalnya kita mendorong agar ada affirmative action dengan memberikan budget lebih untuk pembangunan infrastruktur dan keadilan daerah perbatasan, pulau terluar, ya jangan sampai pemerintahnya nolak,” tegas politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Deddy mengingatkan, tanpa dukungan anggaran dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, daerah kepulauan akan terus menghadapi kesulitan dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain. “Kalau enggak, enggak pernah kekejar itu, mereka akan selalu tertinggal,” cetusnya.
Lebih lanjut Ia berharap pembahasan Undang-Undang Kepulauan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang memperkuat pembangunan infrastruktur, memperluas akses pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan serta pulau-pulau terluar Indonesia.(dil)
