INDOPOSCO.ID – Komisi XIII DPR RI mendorong optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai salah satu upaya mengatasi kelebihan kapasitas (overcapacity) lembaga pemasyarakatan (lapas).
Menurut nggota Komisi XIII DPR RI M. Shadiq Pasadigoe, penguatan pembimbingan dan pembekalan keterampilan bagi klien pemasyarakatan dinilai penting untuk mendukung proses reintegrasi sosial sekaligus mempersiapkan mereka agar mampu hidup mandiri setelah kembali ke masyarakat.
Shadiq menjelaskan, Bapas memiliki peran strategis dalam mendampingi dan membimbing klien pemasyarakatan, termasuk mereka yang menjalani program pembebasan bersyarat. Di Provinsi Bali, jumlah orang yang menjalani pembebasan bersyarat disebut mencapai lebih dari seribu orang sehingga membutuhkan pendampingan agar dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial.
“Bagaimana mereka ini setelah keluar menghabiskan masa hukuman, nanti bisa kembali ke masyarakat dan bisa mandiri,” ujarnya saat mengunjungi Bapas Kelas I Denpasar, Bali, dikutip dari laman DPR RI, Minggu (11/10/2026).
Menurut Shadiq, pembimbingan yang berkelanjutan perlu diimbangi dengan pembekalan keterampilan praktis agar klien pemasyarakatan memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri. Langkah tersebut juga diharapkan membuka peluang ekonomi sehingga mereka dapat kembali berkontribusi di tengah masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, Shadiq mengapresiasi program pembinaan keterampilan di Bapas Kelas I Denpasar. Sejumlah kegiatan yang ditinjau meliputi bidang perikanan serta pembuatan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti makanan ringan dan kerajinan.
Ia menilai, program semacam itu dapat menjadi bekal bagi klien pemasyarakatan untuk mengembangkan potensi diri dan memperoleh keterampilan yang bermanfaat setelah menyelesaikan masa pidana atau menjalani program pembimbingan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mendukung reintegrasi sosial, Shadiq menyoroti pentingnya penguatan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pidana nonpenjara seiring berlakunya KUHP dan KUHAP baru pada Januari 2026. Menurutnya, optimalisasi peran Bapas diperlukan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan hukum tersebut, termasuk dalam mencari solusi atas persoalan kelebihan kapasitas lapas.
“Itu termasuk yang akan dibina oleh unit Bapas ini dan itu nanti bagaimana kapasitas-kapasitas yang besar itu menurut KUHAP baru sekarang dicarikan jalan keluarnya,” jelasnya.
Shadiq menegaskan, pembimbingan terhadap individu yang menjalani pidana di luar penjara maupun mereka yang memperoleh pembebasan bersyarat harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan yang tepat diharapkan membantu mereka menjalani proses reintegrasi sosial sekaligus mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan kapasitas dan optimalisasi fungsi Bapas, baik dalam pembimbingan kemasyarakatan maupun pembinaan keterampilan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas dukungan bagi klien pemasyarakatan untuk kembali hidup mandiri di tengah masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya mengurangi kelebihan kapasitas lapas.(dil)





















